Breaking News
light_mode
Beranda » News » Sekolah Rakyat Diperluas ke 200 Titik, BLK dan UPTD Siap Jadi Lokasi Baru Pendidikan Inklusif

Sekolah Rakyat Diperluas ke 200 Titik, BLK dan UPTD Siap Jadi Lokasi Baru Pendidikan Inklusif

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Sab, 21 Jun 2025
  • comment 0 komentar

 

REGIONINDONESIA.COM, JAKARTA – Komitmen pemerintah dalam membangun masa depan anak-anak dari keluarga tidak mampu terus diperkuat. Setelah sukses memulai penyelenggaraan Sekolah Rakyat di 100 titik, kini Kementerian Sosial (Kemensos) bersiap menambah 100 titik baru untuk tahun ajaran 2025/2026.

Langkah ini didukung penuh oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), yang akan membuka akses pemanfaatan Balai Latihan Kerja (BLK) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebagai lokasi Sekolah Rakyat.

“Alhamdulillah, 100 titik pertama telah tuntas dari sisi rekrutmen siswa, guru, dan tenaga kependidikan. Kita melangkah lagi untuk merencanakan 100 titik tambahan di tahun ini,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat berkunjung ke Kantor Kemenaker di Jakarta, Jumat (20/6/2025).

Gus Ipul menegaskan bahwa perluasan ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo, untuk mempercepat pemerataan pendidikan inklusif dan keterampilan bagi anak-anak dari keluarga miskin.

“Ada 41 BLK milik Kemenaker, ditambah banyak lagi milik pemerintah daerah. Ini akan kita manfaatkan agar Sekolah Rakyat bisa menjangkau lebih banyak anak-anak,” kata Gus Ipul.

Tak hanya menyediakan ruang belajar, kolaborasi ini juga akan merancang kurikulum keterampilan yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja. Dengan begitu, lulusan Sekolah Rakyat tidak hanya unggul secara akademik, tapi juga siap terjun ke dunia profesional.

“Harapan kita, lulusan Sekolah Rakyat punya keunggulan ganda. Mereka tidak hanya lulus ujian, tapi juga lulus tantangan hidup,” tambah Gus Ipul.

Kesiapan sarana dan prasarana dari BLK dan UPTD akan dinilai lebih lanjut oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar memenuhi standar pendidikan yang layak dan modern.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyambut baik kolaborasi ini dan menyebut Sekolah Rakyat sebagai program strategis nasional. “Kami siap mendukung penuh dengan seluruh potensi balai dan keahlian yang dimiliki Kemenaker,” ujarnya.

Dengan perluasan ini, pemerintah berharap Sekolah Rakyat dapat hadir lebih luas dan merata, menjadi jembatan perubahan bagi anak-anak yang selama ini terpinggirkan oleh sistem. Melalui kolaborasi antarkementerian, fasilitas pelatihan yang sebelumnya hanya untuk usia produktif kini akan diberdayakan sejak usia sekolah.

Sekolah Rakyat bukan hanya bangku pendidikan, tetapi panggung harapan. Tempat lahirnya generasi baru yang terampil, tangguh, dan berdaya.

 

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • DPRD Konawe Gelar Paripurna LKPJ 2024, Begini Deretan Prestasi Nasional Pemerintah Daerah

    DPRD Konawe Gelar Paripurna LKPJ 2024, Begini Deretan Prestasi Nasional Pemerintah Daerah

    • calendar_month Sel, 22 Apr 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    REGIONINDONESIA.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024, Selasa (22/4/2025). Diketahui, Rapat tersebut menjadi panggung penting bagi Pemerintah Kabupaten Konawe untuk menampilkan capaian strategis selama tahun berjalan, sekaligus menjadi refleksi di tengah dinamika politik nasional dan lokal. […]

  • Ratusan Warga Desa Lelewawo Batu Putih Kolut Lumpuhkan Aktivitas Pertambangan PT KTR”

    Ratusan Warga Desa Lelewawo Batu Putih Kolut Lumpuhkan Aktivitas Pertambangan PT KTR”

    • calendar_month Rab, 7 Jan 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    REGIONINDONESIA.COM – Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Desa Lelewawo, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara, melakukan aksi unjuk rasa hingga penyegelan paksa aktivitas pertambangan milik PT Kasmar Tiar Raya (PT KTR), Rabu (7/1/26) Aksi ini dipicu oleh dugaan penyerobotan lahan milik warga serta perusakan tanaman produktif oleh pihak perusahaan. ​Massa mendatangi kantor PT […]

  • Bea Cukai Jadi Backing Rokok Ilegal

    Bea Cukai Jadi Backing Rokok Ilegal

    • calendar_month Ming, 19 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    REGIONINDONESIA.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menerima keluhan masyarakat Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau terkait kinerja Bea Cukai Tanjung Balai Karimun. Bea Cukai dikritik atas tindakannya mengawasi dan menindak rokok ilegal di wilayah tersebut. Menurut pelapor, dikutip dari laman detik.com, Bea Cukai cenderung merazia warung-warung kecil dan ketimbang membasmi distributornya langsung. Hal itu […]

  • Fitriyah Nurainun Guncang Kontestasi Presiden Mahasiswa UHO, Bawa Misi Kepemimpinan Inklusif

    Fitriyah Nurainun Guncang Kontestasi Presiden Mahasiswa UHO, Bawa Misi Kepemimpinan Inklusif

    • calendar_month Ming, 7 Des 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    REGIONINDONESIA.COM – Fitriyah Nurainun Natiq Mapatarani, mahasiswi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Halu Oleo, tampil sebagai satu-satunya kandidat perempuan dalam kontestasi Presiden Mahasiswa UHO tahun ini. Melalui wawancara via sambungan telepon, Sabtu (7/12/2025), Fitriyah menyampaikan tekad dan alasan kuat di balik keputusannya maju dalam pemilihan tersebut. “Menjadi calon ketua BEM […]

  • Pengembalian Kerugian Negara PT TMS Tidak Menghapus Unsur Pidana

    Pengembalian Kerugian Negara PT TMS Tidak Menghapus Unsur Pidana

    • calendar_month Kam, 18 Des 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    JAKARTA,REGIONINDONESIA.COM – Forum Advokasi Mahasiswa Hukum Indonesia (FAMHI) Sulawesi Tenggara menegaskan bahwa langkah PT Tonia Mitra Sejahtera (PT TMS) yang mengembalikan kerugian keuangan negara tidak serta-merta menghentikan proses hukum. Tindakan tersebut dinilai tetap memenuhi unsur tindak pidana korupsi dan perusakan lingkungan. ​Presidium FAMHI Sultra, Midul Makati SH, MH, menyatakan bahwa dalam konstruksi hukum pidana Indonesia, […]

  • JATI-Sultra Kawal Dugaan Penambangan Tanpa Izin PT CSI Ke Mabes Polri 

    JATI-Sultra Kawal Dugaan Penambangan Tanpa Izin PT CSI Ke Mabes Polri 

    • calendar_month Sen, 22 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Regionindonesia,- Aktivitas PT Cahaya Sultra Indonesia (CSI) kembali menuai kritikan keras dari Jaringan Advokasi Tambang Indonesia (JATI) Wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra) Pasalnya, PT Cahaya Sultra Indonesia merupakan perusahaan pertambangan jenis Galian C yang beroperasi di desa Langgapulu, Kecamatan Kolono Timur, Kabupaten Konawe Selatan ditengarai belum memiliki izin operasi produksi Direktur Eksekutif JATI Wilayah Sultra Enggi […]

expand_less