Breaking News
light_mode
Beranda » Pemerintahan » Kode Wilayah, Jejak Angka dalam Peta Pemerintahan Indonesia

Kode Wilayah, Jejak Angka dalam Peta Pemerintahan Indonesia

  • account_circle Tim Redaksi
  • calendar_month Kam, 26 Jun 2025
  • comment 0 komentar

Ia adalah angka yang mencerminkan wajah Indonesia: terstruktur, luas, dinamis, dan selalu tumbuh.

REGIONINDONESIA.COM – Pernahkah Anda memperhatikan deretan angka seperti 32.73.02.1005 dalam dokumen resmi atau sistem pemerintahan digital? Angka itu bukan sekadar kode biasa. Ia adalah identitas administratif yang membawa kita menyusuri lapisan-lapisan struktur wilayah pemerintahan di Indonesia.

Di balik susunan angka dan titik itu, tersembunyi narasi besar tentang bagaimana negara mengelola tanah airnya, dari ujung desa yang tenang hingga pusat provinsi yang sibuk. Inilah yang disebut Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan.

Menyusun Negara Lewat Angka

Kode wilayah adalah sistem angka yang digunakan oleh pemerintah untuk mengenali dan mengatur setiap daerah di Indonesia. Dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi, semua memiliki kode unik yang menunjukkan “di mana” mereka berada dalam struktur pemerintahan.

Misalnya, kode wilayah 32.73.02.1005 bukan hanya menunjukkan Kelurahan Sekeloa. Kode itu juga menceritakan bahwa Sekeloa adalah bagian dari:

  • Kecamatan Coblong (32.73.02)
  • Kota Bandung (32.73)
  • Provinsi Jawa Barat (32)

Satu kode, satu identitas wilayah. Rangkaian angka ini menjadi semacam “DNA administrasi” yang tidak bisa dipalsukan.

Siapa yang Menyusun?

Pemerintah, melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), secara berkala menyusun dan memperbarui daftar kode wilayah ini. Pembaruannya dituangkan dalam:

  • Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri), dan
  • Kepmendagri (Keputusan Menteri Dalam Negeri)

Revisi ini penting terutama ketika terjadi pemekaran wilayah, perubahan status desa menjadi kelurahan, atau pembentukan provinsi baru.

Hingga kini, regulasi terbaru tertuang dalam:

  • Permendagri No. 58 Tahun 2021
  • Kepmendagri No. 100.1.1-6117 Tahun 2022

Dengan berlakunya aturan ini, beberapa regulasi sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi. Negara selalu memperbarui peta administratifnya agar tetap akurat dan relevan.

Angka yang Berarti Lebih dari Sekadar Statistik

Data terbaru menunjukkan bahwa Indonesia kini memiliki:

📍 38 Provinsi
📍 514 Kabupaten/Kota
📍 7.277 Kecamatan/Distrik
📍 83.763 Desa/Kelurahan
📍 Total: 91.592 kode wilayah

Namun angka-angka ini bukan hanya statistik. Di baliknya ada dinamika sosial, politik, dan geografis yang mencerminkan pertumbuhan dan kompleksitas negeri ini.

Misalnya, penambahan 4 provinsi baru, pembentukan 29 kecamatan hasil pemekaran, serta perpindahan 284 desa/kelurahan ke kecamatan baru, menandai wajah Indonesia yang terus berubah.

Mengapa Ini Penting?

Bayangkan jika tidak ada sistem kode wilayah. Pendataan penduduk akan kacau. Penyaluran bantuan sosial bisa salah sasaran. Pemilu bisa tidak akurat. Bahkan sistem informasi kependudukan dan pelayanan publik digital akan lumpuh.

Kode wilayah menjadi fondasi dari:

  • Pendataan warga secara nasional
  • Sistem administrasi digital
  • Perencanaan pembangunan daerah
  • Pemekaran wilayah yang tertib
  • Pelayanan publik berbasis lokasi

Satu Titik, Banyak Cerita

Jadi, saat Anda menemukan deretan angka dalam formulir resmi atau laman web pemerintah, jangan anggap itu sepele. Karena satu kode wilayah menyimpan jejak geografis, administratif, dan sejarah perubahan suatu daerah.

  • Penulis: Tim Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ketua DPRD Konawe Hadiri Peresmian Pura Dharma Chakti Raharja di Polda Sultra

    Ketua DPRD Konawe Hadiri Peresmian Pura Dharma Chakti Raharja di Polda Sultra

    • calendar_month Sel, 25 Mar 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    REGIONINDONESIA.COM – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), I Made Asmaya, S.Pd, MM, turut hadir dalam acara peresmian Pura Dharma Chakti Raharja di kompleks Polda Sultra, Selasa (25/3/2025). Diketahui, acara yang dipimpin langsung oleh Kapolda Sultra, Irjen Pol Dwi Irianto, S.IK, ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, antara lain […]

  • Satpol PP Kendari Amankan Mobil Tanpa Pelat Muat Puluhan Jerigen BBM di SPBU Depan Rabam

    Satpol PP Kendari Amankan Mobil Tanpa Pelat Muat Puluhan Jerigen BBM di SPBU Depan Rabam

    • calendar_month Kam, 15 Okt 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    REGIONINDONESIA.COM, KENDARI – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Kendari mengamankan satu unit mobil Toyota Innova tanpa pelat nomor yang diduga digunakan untuk mengangkut bahan bakar minyak (BBM) menggunakan jerigen. Kendaraan tersebut ditemukan saat petugas melaksanakan patroli rutin di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di wilayah Kota Kendari, Kamis (15/10/2026). Dalam pemeriksaan […]

  • PT Tiga Dara Perkasa sultra Bantah Jual BBM Industri Ilegal, Siap Klarifikasi ke Polda Sultra

    PT Tiga Dara Perkasa sultra Bantah Jual BBM Industri Ilegal, Siap Klarifikasi ke Polda Sultra

    • calendar_month Jum, 30 Jan 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    REGIONINDONESIA.COM – PT Tiga Dara Perkasa Sultra membantah tuduhan penyalahgunaan dan peniagaan Bahan Bakar Minyak (BBM) industri secara ilegal yang dialamatkan kepada perusahaannya, Kamis (29/1/2026). Saat ditemui Awak Media, Penanggung Jawab PT Tiga Dara Perkasasultra, Edi Santoso, menegaskan bahwa perusahaan yang dikelolanya telah mengantongi izin resmi untuk beroperasi. Ia menyebut tudingan yang beredar tidak berdasar. […]

  • Heboh! Proyek Jalan di Bombana Diduga Disuplai Material dari Tambang Galian C Ilegal

    Heboh! Proyek Jalan di Bombana Diduga Disuplai Material dari Tambang Galian C Ilegal

    • calendar_month Kam, 9 Okt 2025
    • account_circle Tim
    • 0Komentar

    BOMBANA, REGIONINDONESIA – Sejumlah proyek infrastruktur pemerintah di Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), kembali disorot publik. Salah satunya proyek lanjutan pembangunan jalan By Pass-Rumbia dengan nilai anggaran mencapai Rp13 miliar yang diduga kuat menggunakan material batu dari tambang ilegal. Informasi yang dihimpun media ini menyebutkan, proyek tersebut memanfaatkan material batu gamping dari wilayah Kecamatan […]

  • Wujudkan Transparansi, DPRD Konawe Sahkan Nota Kesepahaman Laporan Keuangan 2024

    Wujudkan Transparansi, DPRD Konawe Sahkan Nota Kesepahaman Laporan Keuangan 2024

    • calendar_month Sen, 7 Apr 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    REGIONINDONESIA.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe menggelar rapat paripurna dengan agenda penandatanganan Nota Kesepahaman Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024, Jumat (4/7/2025). Rapat yang berlangsung di gedung DPRD Konawe ini dipimpin Ketua DPRD, I Made Asmaya, S.Pd., MM, didampingi Wakil Ketua I, Nuryadin Tombili, ST, dan Wakil Ketua […]

  • Genjot Investasi dan Kesetaraan Gender, Pemda Konawe Serahkan Dua Raperda Strategis ke DPRD

    Genjot Investasi dan Kesetaraan Gender, Pemda Konawe Serahkan Dua Raperda Strategis ke DPRD

    • calendar_month Sel, 15 Jul 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    REGIONINDONESIA.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), menggelar Rapat Paripurna penyerahan dua dokumen rancangan peraturan daerah (Raperda) Tahun 2025 dari Pemerintah Daerah kepada DPRD Konawe, pada Selasa (15/7/2025). Dua Raperda yang diajukan oleh Pemerintah Daerah tersebut adalah: 1. Raperda tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Daerah. 2. Raperda […]

expand_less