Breaking News
light_mode
Beranda » News » Soal Beasiswa CSR, DPRD Konawe Akan Gelar Hearing bersama Pemda

Soal Beasiswa CSR, DPRD Konawe Akan Gelar Hearing bersama Pemda

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Sen, 19 Mei 2025
  • comment 0 komentar

REGIONINDONESIA.COM – Puluhan mahasiswa Universitas Lakidende (Unilaki) Kabupaten Konawe menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Senin (19/5/2025).

Diketahui, aksi tersebut dipicu oleh keresahan mahasiswa terkait penyaluran dana beasiswa pendidikan dari program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Konawe yang dinilai tidak merata dan kurang transparan.

Massa aksi yang dipimpin langsung oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unilaki menyampaikan tuntutan tegas kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Konawe untuk mengambil langkah konkret dalam memastikan penyaluran beasiswa CSR tepat sasaran dan akuntabel.

Mereka menyuarakan keprihatinan atas banyaknya mahasiswa yang belum menerima manfaat beasiswa tersebut, bahkan ada yang terancam putus kuliah akibat kesulitan biaya.

Padahal, mahasiswa mengetahui bahwa alokasi dana CSR dari perusahaan-perusahaan di Konawe seharusnya mencakup bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.

Menanggapi aspirasi mahasiswa, Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya, menyatakan dukungannya.

“Saya sepakat dengan adik-adik mahasiswa. Mengapa penyaluran CSR ini tiba-tiba dilakukan tanpa koordinasi dengan DPRD? Ini juga menjadi pertanyaan bagi kami,” ucapnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pihaknya telah menyampaikan kepada Pemda untuk segera duduk bersama dengan DPRD guna membahas mekanisme penyaluran dana CSR, khususnya untuk bidang pendidikan atau beasiswa.

“Kemarin saya juga terkejut ada dana CSR yang masuk tanpa sepengetahuan kami. Karena itu, saya sudah menyampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan bahwa DPRD wajib mengetahui hal seperti ini,”katanya.

Sebagai tindak lanjut, DPRD Konawe berencana memanggil Dinas Pendidikan dan pihak Pemda terkait dalam waktu dekat untuk melakukan musyawarah.

Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penyaluran dana CSR ke depannya benar-benar tepat sasaran. Selain itu, DPRD Konawe juga akan menindaklanjuti tuntutan mahasiswa dengan melakukan diskusi bersama perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Konawe.

“Perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Konawe akan kami surati dan ajak duduk bersama untuk mencari solusi agar dana CSR dapat dikelola dengan lebih baik, sehingga mahasiswa juga dapat merasakan manfaatnya,” jelasnya.

“Percayalah, di bawah kepemimpinan saya dan rekan-rekan anggota DPRD, kami akan amanah dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan regulasi yang ada,” tegasnya.

Pihak DPRD juga berjanji akan melibatkan mahasiswa dalam pembahasan lebih lanjut terkait dana CSR dengan pihak perusahaan.

“Saya akan menjadi garda terdepan untuk memperjuangkan aspirasi kalian,” pungkasnya.

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kode Wilayah, Jejak Angka dalam Peta Pemerintahan Indonesia

    Kode Wilayah, Jejak Angka dalam Peta Pemerintahan Indonesia

    • calendar_month Kam, 26 Jun 2025
    • account_circle Tim Redaksi
    • 0Komentar

    Ia adalah angka yang mencerminkan wajah Indonesia: terstruktur, luas, dinamis, dan selalu tumbuh. REGIONINDONESIA.COM – Pernahkah Anda memperhatikan deretan angka seperti 32.73.02.1005 dalam dokumen resmi atau sistem pemerintahan digital? Angka itu bukan sekadar kode biasa. Ia adalah identitas administratif yang membawa kita menyusuri lapisan-lapisan struktur wilayah pemerintahan di Indonesia. Di balik susunan angka dan titik […]

  • Dugaan Korupsi Tata Kelola Komoditas Nikel, Lima Pejabat Sultra Diperiksa Jampidsus Kejagung

    Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel, Lima Pejabat Sultra Diperiksa Jampidsus Kejagung

    • calendar_month Kam, 16 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    REGIONINDONESIA.COM, JAKARTA — Lima pejabat asal provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) diperiksa Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI), Kamis (16/10/2025). Pemeriksaan lima pejabat tersebut atas dugaan tindak pidana korupsi tata kelola komoditas nikel tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Para pejabat tersebut diketahui adalah orang yang menduduki jabatan strategis […]

  • DPRD Konawe Gelar Paripurna LKPJ 2024, Begini Deretan Prestasi Nasional Pemerintah Daerah

    DPRD Konawe Gelar Paripurna LKPJ 2024, Begini Deretan Prestasi Nasional Pemerintah Daerah

    • calendar_month Sen, 22 Apr 2024
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    REGIONINDONESIA.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024, Selasa (22/4/2025). Diketahui, Rapat tersebut menjadi panggung penting bagi Pemerintah Kabupaten Konawe untuk menampilkan capaian strategis selama tahun berjalan, sekaligus menjadi refleksi di tengah dinamika politik nasional dan lokal. […]

  • Beredar Foto Dubes Jepang soal Ijazah Palsu, Kedubes: Itu Disinformasi!

    Beredar Foto Dubes Jepang soal Ijazah Palsu, Kedubes: Itu Disinformasi!

    • calendar_month Ming, 15 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

      REGIONINDONESIA.COM, JAKARTA – Kedutaan Besar Jepang di Indonesia akhirnya angkat suara terkait beredarnya unggahan foto Duta Besar Jepang, Masaki Yasushi, yang disebut-sebut memberi klarifikasi soal ijazah forensik Rismon Sianipar. Melalui pernyataan resminya, Kedubes Jepang menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoaks alias berita palsu. “Dubes Masaki tidak pernah memberikan klarifikasi atau pendapat apa pun terkait […]

  • Pemerintah : Kewajiban Reklamasi PT. GKP di Wawonii Terus Berjalan

    Pemerintah : Kewajiban Reklamasi PT. GKP di Wawonii Terus Berjalan

    • calendar_month Sel, 25 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    REGIONINDONESIA.COM – PT Gema Kreasi Perdana (GKP) menegaskan komitmennya untuk terus melaksanakan seluruh kewajiban lingkungan di Pulau Wawonii, meski Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) perusahaan telah dicabut oleh pemerintah. Dalam keterangan resmi, Manager Strategic Communication PT GKP, Hendry Drajat, menyampaikan bahwa pencabutan IPPKH tidak serta merta menghentikan kewajiban perusahaan dalam menjalankan program reklamasi dan pasca-tambang. Seluruh […]

  • Program Tanam Jagung Sejuta Hektar Polda Sultra Diapresiasi DPRD Konawe

    Program Tanam Jagung Sejuta Hektar Polda Sultra Diapresiasi DPRD Konawe

    • calendar_month Sel, 21 Jan 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    REGIONINDONESIA.COM– Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya, S.Pd, MM memberikan apresiasi yang tinggi terhadap inisiatif Polda Sultra dalam melaksanakan program Tanam Jagung Serentak Satu Juta Hektar, di Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Selasa (21/1/2025). Diketahui, program tersebut dianggap sebagai langkah strategis yang dapat mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus mendorong swasembada pangan di […]

expand_less