Breaking News
light_mode
Beranda » Politik » Menko Polkam Tegaskan Komitmen Pemerintah Kawal PSU dan Pilkada Ulang Berjalan Aman dan Sesuai Aturan

Menko Polkam Tegaskan Komitmen Pemerintah Kawal PSU dan Pilkada Ulang Berjalan Aman dan Sesuai Aturan

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Sab, 21 Jun 2025
  • comment 0 komentar

REGIONINDONESIA.COM, Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mengawal proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Pilkada Ulang agar berjalan aman, tertib, dan sesuai aturan perundang-undangan. Penegasan ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan, Jumat (20/6/2025), di Jakarta.

“Pemerintah terus mendorong agar setiap tahapan PSU dan Pilkada Ulang berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, serta menjamin situasi keamanan yang kondusif di daerah-daerah penyelenggara,” tegas Menko Budi yang juga merupakan Pengarah dan Penanggung Jawab Desk Koordinasi Pilkada Serentak.

Dalam siaran persnya, Menko Polkam menyebut, secara umum pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 berlangsung dalam situasi aman dan kondusif, meskipun dinamika di beberapa daerah tidak terhindarkan.

Menurut data terkini yang diterima media ini, ada tiga daerah yang akan menggelar PSU pada 6 Agustus 2025, yakni Provinsi Papua, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Barito Utara. Sementara itu, dua daerah lainnya dijadwalkan melaksanakan Pilkada Ulang pada 27 Agustus 2025.

Menko Budi menekankan pentingnya koordinasi lintas Kementerian/Lembaga, baik di pusat maupun daerah, demi menjaga kualitas dan integritas demokrasi lokal.

“Sinkronisasi kebijakan strategis sangat penting untuk memastikan pilkada berjalan damai dan berkualitas dalam sistem demokrasi elektoral yang dinamis,” jelasnya.

Lebih jauh, Menko Polkam menegaskan bahwa keberhasilan pilkada di tingkat daerah akan berdampak langsung pada keberhasilan pembangunan nasional.

“Kesuksesan pilkada ini sangat penting dalam mendukung kelancaran program strategis Pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, agar dapat berjalan sukses, lancar, dan berkesinambungan,” tutupnya.

 

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kompas Sultra Desak KPK Periksa Anggota DPR RI Berinisial BB 

    Kompas Sultra Desak KPK Periksa Anggota DPR RI Berinisial BB 

    • calendar_month Kam, 14 Agu 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    REGIONINDONESIA – Koalisi Aktivis Mahasiswa, Pemuda, dan Ormas (KOMPAS) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran pada Kamis 14 Agustus 2025 Kompas Sultra memberikan dukungan penuh terhadap langkah KPK yang berhasil membongkar dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang melibatkan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan nilai mencapai puluhan miliar […]

  • PT Toshida Diduga Langgar Aturan PKC PMII Sultra Desak Kejagung dan Mabes Polri Bertindak 

    PT Toshida Diduga Langgar Aturan PKC PMII Sultra Desak Kejagung dan Mabes Polri Bertindak 

    • calendar_month Sab, 31 Jan 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    REGIONINDONESIA.COM– Sebuah skandal tambang ilegal besar-besaran mengguncang Sulawesi Tenggara! PT Toshida Indonesia, perusahaan tambang yang beroperasi di Kabupaten Kolaka, dituding melakukan pelanggaran serius terhadap aturan kehutanan dan pertambangan. Ketua PKC PMII Sultra, Awaludin, menyatakan bahwa PT Toshida Indonesia telah beroperasi selama beberapa tahun tanpa mengantongi IIPKH (Izin Penggunaan Kawasan Hutan) dan merambah kawasan hutan tanpa […]

  • Hukum Dilanggar, Rakyat Disingkirkan, PT Antam UBPN Konut Abaikan Status Quo?

    Hukum Dilanggar, Rakyat Disingkirkan, PT Antam UBPN Konut Abaikan Status Quo?

    • calendar_month Kam, 6 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    REGIONINDONESIA.COM-Ditengah proses hukum yang belum tuntas, PT Antam UBPN Konawe Utara kembali menjadi sorotan publik. Perusahaan tambang milik negara ini diduga tetap melakukan aktivitas penambangan secara diam-diam di kawasan Mandiodo, Kecamatan Molawe, meski lahan tersebut telah ditetapkan sebagai status quo oleh Pengadilan Negeri Unaaha. Status quo berarti larangan mutlak bagi seluruh pihak, baik perusahaan maupun […]

  • Lapor Ke Polda Sultra, Keluaga Muh Mudatsir Curiga  Kematian Almarhum Bukan Murni Lakalantas

    Lapor Ke Polda Sultra, Keluaga Muh Mudatsir Curiga  Kematian Almarhum Bukan Murni Lakalantas

    • calendar_month Rab, 4 Mar 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    REGIONINDONESIA.COM- Kematian almarhum M. Mudatsir (Baim) terus menyisakan tanda tanya. Pihak keluarga menegaskan, peristiwa yang merenggut nyawa korban bukanlah murni kecelakaan lalu lintas, melainkan diduga kuat akibat tindak penganiayaan berat. Atas dasar itu, orang tua korban, Amrain, resmi melaporkan kasus tersebut ke Polda Sulawesi Tenggara pada Rabu (4/3/2026). Laporan diterima Direktorat Reserse Kriminal Umum sekitar […]

  • Gertak-Sultra Demo di Kejati Dorong Pemeriksaan Bupati Kolaka Utara 

    Gertak-Sultra Demo di Kejati Dorong Pemeriksaan Bupati Kolaka Utara 

    • calendar_month Sen, 22 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Regionindonesia,-Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Anti Korupsi (Gertak-Sultra) menggelar aksi demonstrasi di kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara, Senin (22/9/2025). Dalam aksinya, massa mendesak Kejati Sultra segera memanggil dan memeriksa Bupati Kolaka Utara (Kolut) terkait dugaan keterlibatan dalam kasus korupsi pembangunan pematangan lahan bandara udara. Ketua Umum Gertak-Sultra, Farid Fagi Maladi, menilai terdapat manipulasi […]

  • Target Sebelum Idulfitri, Pemda dan BPN Pastikan Pembayaran Damsos Bendungan Ameroro

    Target Sebelum Idulfitri, Pemda dan BPN Pastikan Pembayaran Damsos Bendungan Ameroro

    • calendar_month Kam, 13 Mar 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    REGIONINDONESIA.COM- Santunan Dampak Sosial (Damsos) bagi masyarakat terdampak pembangunan Bendungan Ameroro di Desa Tamesandi, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe, dipastikan akan dibayarkan sebelum Hari Raya Idulfitri 2025. Pembayaran ini berlaku bagi bidang lahan yang telah memenuhi syarat administrasi. Kepastian tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Gedung Gusli Topan Sabara pada Jumat, (13/3/2025). […]

expand_less