Breaking News
light_mode
Beranda » News » Perjuangan DPRD Konawe Berbuah Hasil, Masyarakat Terima Kesepakatan Damsos Bendungan Ameroro

Perjuangan DPRD Konawe Berbuah Hasil, Masyarakat Terima Kesepakatan Damsos Bendungan Ameroro

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Sel, 6 Mei 2025
  • comment 0 komentar

REGIONINDONESIA.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), sekali lagi membuktikan keseriusannya dalam mengawal kepentingan masyarakat, Selasa (6/5/2025).

Perjuangan panjang terkait penyelesaian dampak sosial (damsos) pembangunan Bendungan Ameroro akhirnya menemui titik terang.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya, S.Pd, MM, mengatakan bahwa permasalahan yang sempat menghambat, khususnya terkait ganti rugi tanaman tumbuh, kini telah terselesaikan secara menyeluruh.

“Penyelesaian permasalahan dampak sosial Bendungan Ameroro clear,” kata Ketua DPRD Konawe melalui pesan singkatnya.

Lebih lanjut, Ketua DPRD menjelaskan bahwa masyarakat yang sebelumnya menyampaikan keberatan terhadap perhitungan atau penilaian tanaman tumbuh oleh tim appraisal, kini telah sepakat menerima hasil perhitungan yang telah ditetapkan.

Kesepakatan ini tercapai setelah serangkaian pertemuan konstruktif yang diinisiasi oleh DPRD Konawe.

“Sekarang perwakilan masyarakat sudah menerima setelah rapat bersama DPRD Konawe, Pabung 1417 Kendari, Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV, dan tim appraisal,” ungkapnya.

Informasi yang dihimpun, rapat penting yang membuahkan kesepakatan ini dilaksanakan di Banjarnegara, Jawa Tengah.

Kehadiran langsung Ketua DPRD Konawe, Ketua Komisi II Eko Saputra Jaya, SH, beserta anggota DPRD lainnya menunjukkan komitmen kuat lembaga legislatif dalam mengawal aspirasi warga.

Turut hadir dan memberikan dukungan dalam pertemuan tersebut, Pabung 1417 Kendari, Letkol Inf. Azwar Dinata, SH.

Dengan tercapainya kesepakatan ini, DPRD Konawe berharap permasalahan terkait pembangunan Bendungan Ameroro tidak ada lagi ganjalan sosial yang berarti, sembari memastikan hak-hak masyarakat terdampak telah terpenuhi dengan adil.

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Warga Routa Mengadu ke DPRD, Abdul Rahman: Saya di Garda Terdepan Bela Rakyat

    Warga Routa Mengadu ke DPRD, Abdul Rahman: Saya di Garda Terdepan Bela Rakyat

    • calendar_month Kam, 22 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    REGIONINDONESIA.COM– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menyatakan sikap tegas mendukung perjuangan masyarakat Kecamatan Routa atas dugaan penyerobotan lahan oleh PT Sulawesi Cahaya Mineral (SCM), Kamis (22/5/2025). Diketahui, aksi demonstrasi yang digelar warga di kantor DPRD Konawe ini langsung direspon serius oleh para wakil rakyat. Anggota DPRD Konawe, Abdul Rahman […]

  • Peran PT Carsurin Dalam Kasus PT Amin  Kejati Sultra Diminta Bertindak Tegas

    Peran PT Carsurin Dalam Kasus PT Amin  Kejati Sultra Diminta Bertindak Tegas

    • calendar_month Jum, 3 Jul 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    REGIONINDONESIA.COM- Koalisi Aktivis Hukum (KAH) Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali menggelar aksi demonstrasi Jilid II di Kejaksaan Tinggi Sultra. Kamis, 2Juli 2026 Hal tersebut setelah adanya dugaan keterlibatan lembaga surveyor pertambangan, PT Carsurin Tbk dalam kasus Korupsi Mega tambang PT Alam Mitra Indah Nugraha (AMIN) senilai 233 milliar kerugian negara. Koordinator KAH, Sarman dalam orasinya mendesak […]

  • DPRD Konawe Gelar Paripurna LKPJ 2024, Begini Deretan Prestasi Nasional Pemerintah Daerah

    DPRD Konawe Gelar Paripurna LKPJ 2024, Begini Deretan Prestasi Nasional Pemerintah Daerah

    • calendar_month Sen, 22 Apr 2024
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    REGIONINDONESIA.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024, Selasa (22/4/2025). Diketahui, Rapat tersebut menjadi panggung penting bagi Pemerintah Kabupaten Konawe untuk menampilkan capaian strategis selama tahun berjalan, sekaligus menjadi refleksi di tengah dinamika politik nasional dan lokal. […]

  • Proyek BWS Ameroro Picu Aksi Mahasiswa dan Petani Uepai, DPRD Konawe Turun Lapangan

    Proyek BWS Ameroro Picu Aksi Mahasiswa dan Petani Uepai, DPRD Konawe Turun Lapangan

    • calendar_month Sel, 8 Apr 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    REGIONINDONESIA.COM  – Gelombang protes mewarnai halaman Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), Selasa (8/4/2025). Diketahui sbelumnya, puluhan mahasiswa dan petani dari Kecamatan Uepai menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk kekecewaan atas ancaman gagal tanam yang mereka hadapi akibat proyek pembangunan Balai Wilayah Sungai (BWS) Wilayah IV Kendari di kawasan Bendungan […]

  • BSI Hadirkan Promo Investasi Emas 2026, Angsuran Tetap dan Ringan

    BSI Hadirkan Promo Investasi Emas 2026, Angsuran Tetap dan Ringan

    • calendar_month Sel, 4 Agu 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    REGIONINDONESIA.COM, KENDARI – Melalui program pembiayaan emas skema angsuran tetap dan ringan, Bank Syariah Indonesia (BSI) terus mendorong masyarakat untuk berinvestasi emas. Promo spesial tahun 2026, nasabah dapat memiliki emas dengan uang muka (DP) mulai 5 persen dan tenor pembiayaan hingga lima tahun, sehingga cicilan menjadi lebih terjangkau. Program ini ditujukan khusus bagi pegawai non-payroll […]

  • Hukum Dilanggar, Rakyat Disingkirkan, PT Antam UBPN Konut Abaikan Status Quo?

    Hukum Dilanggar, Rakyat Disingkirkan, PT Antam UBPN Konut Abaikan Status Quo?

    • calendar_month Kam, 6 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    REGIONINDONESIA.COM-Ditengah proses hukum yang belum tuntas, PT Antam UBPN Konawe Utara kembali menjadi sorotan publik. Perusahaan tambang milik negara ini diduga tetap melakukan aktivitas penambangan secara diam-diam di kawasan Mandiodo, Kecamatan Molawe, meski lahan tersebut telah ditetapkan sebagai status quo oleh Pengadilan Negeri Unaaha. Status quo berarti larangan mutlak bagi seluruh pihak, baik perusahaan maupun […]

expand_less