Breaking News
light_mode
Beranda » Hukum » Gertak-Sultra Demo di Kejati Dorong Pemeriksaan Bupati Kolaka Utara 

Gertak-Sultra Demo di Kejati Dorong Pemeriksaan Bupati Kolaka Utara 

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Sen, 22 Sep 2025
  • comment 0 komentar

Regionindonesia,-Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Anti Korupsi (Gertak-Sultra) menggelar aksi demonstrasi di kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara, Senin (22/9/2025).

Dalam aksinya, massa mendesak Kejati Sultra segera memanggil dan memeriksa Bupati Kolaka Utara (Kolut) terkait dugaan keterlibatan dalam kasus korupsi pembangunan pematangan lahan bandara udara.

Ketua Umum Gertak-Sultra, Farid Fagi Maladi, menilai terdapat manipulasi dokumen pencairan dana dalam proyek tersebut. Ia menyebut ada sembilan paket pekerjaan yang dicairkan tetapi tidak terdaftar dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 221 tanggal 16 Oktober 2020.

“Kejati Sultra harus memanggil Bupati Kolut dan Kepala Bank BPD terkait adanya dugaan manipulasi dokumen pinjaman kredit,” tegas Farid dalam orasinya.

Farid juga menuding manipulasi dokumen pinjaman kredit itu tidak sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Nomor 33 Tahun 2020. Karena itu, pihaknya meminta agar kasus ditangani langsung oleh Kejati Sultra dan tidak dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kolaka Utara.

“Kami tidak percaya kasus ini bisa ditangani dengan independen di Kejari Kolut karena menyangkut nama Bupati Kolaka Utara. Harus ditangani langsung oleh Kejati Sultra,” katanya.

Aksi yang berlangsung di depan kantor Kejati sempat memanas. Massa aksi dan pihak Security Kejati terlibat saling dorong, namun situasi berhasil dikendalikan sehingga unjuk rasa tetap berlangsung hingga akhir penyampaian tuntutan.

Menanggapi desakan massa, Asisten Bidang Intelijen (Asintel) Kejati Sultra, Muh. Ilham, SH, MH, menjelaskan bahwa proses hukum kasus tersebut telah berjalan di Kejari Kolaka Utara.

“Sudah ada tiga tersangka, di antaranya kepala dinas, kontraktor, serta PPK yang sudah dieksekusi penyidik. Sementara untuk proses sidang, konsultan pengawas juga tengah berjalan,” ujar Ilham saat diwawancarai.

Ilham menegaskan hingga saat ini keterlibatan Bupati Kolaka Utara belum terbukti.

“Memang nama beliau pernah disebut dalam persidangan. Kalau diperiksa sebagai saksi, saya kira sah-sah saja. Tetapi sampai saat ini keterlibatannya belum ada,” jelasnya. (**)

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Tim Jatanras Polres Simalungun Bekuk Dugaan Pelaku Curat yang Kabur ke Batubara

    Tim Jatanras Polres Simalungun Bekuk Dugaan Pelaku Curat yang Kabur ke Batubara

    • calendar_month Ming, 22 Jun 2025
    • account_circle Tim Redaksi
    • 0Komentar

    Penangkapan ini menjadi bukti kesigapan Polres Simalungun dalam menindak kejahatan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. REGIONINDONESIA.COM – Pelarian Andi Putra Sipayung (32), warga Huta Sidomulyo Nagori Laras Dua, akhirnya terhenti di depan sebuah minimarket di Kabupaten Batubara. Pelaku pencurian dengan pemberatan (Curat) ini ditangkap oleh Tim Jatanras Sat Reskrim Polres Simalungun yang dipimpin langsung […]

  • Dugaan Korupsi Tata Kelola Komoditas Nikel, Lima Pejabat Sultra Diperiksa Jampidsus Kejagung

    Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel, Lima Pejabat Sultra Diperiksa Jampidsus Kejagung

    • calendar_month Kam, 16 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    REGIONINDONESIA.COM, JAKARTA — Lima pejabat asal provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) diperiksa Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI), Kamis (16/10/2025). Pemeriksaan lima pejabat tersebut atas dugaan tindak pidana korupsi tata kelola komoditas nikel tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Para pejabat tersebut diketahui adalah orang yang menduduki jabatan strategis […]

  • SBSI Minta Binwasnaker & Deks Ketenagakerjaan Polda Sultra Tindak Tegas CV. Duta Setia

    SBSI Minta Binwasnaker & Deks Ketenagakerjaan Polda Sultra Tindak Tegas CV. Duta Setia

    • calendar_month Ming, 7 Des 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    REGIONINDONESIA.COM– Dewan Pengurus Cabang (DPC) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Kota Kendari Minta Binaan Pengawasan Ketenagakerjaan & Kesehatan dan Keselamatan Kerja (Binwasnaker & K3) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara dan Deks Ketenagakerjaan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (Polda Sultra) tindak tegas CV Duta Setia (DS) Hal ini menyusul dengan tindakan pihak CV. Duta […]

  • Sepekan Usai Dilantik Gebernur Sultra, Eks Narapidana Korupsi Ajukan Pengunduran Diri ke BKD

    Sepekan Usai Dilantik Gebernur Sultra, Eks Narapidana Korupsi Ajukan Pengunduran Diri ke BKD

    • calendar_month Sen, 20 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    REGIONINDONESIA.COM, KENDARI – Sepekan setelah dilantik sebagai Kepala Seksi (Kasi) Penataan Bangunan dan Bangkim Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Mantan narapidana korupsi AM ajukan surat pengunduran diri dari jabatannya. Surat pengunduran diri tersebut, diajukan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra. Diketahui, AM serahkan surat itu pekan lalu di […]

  • Dinilai Khianati Presiden Prabowo, Jasmerah Desak Pencopotan Sufmi Dasco dari Pimpinan DPR RI

    Dinilai Khianati Presiden Prabowo, Jasmerah Desak Pencopotan Sufmi Dasco dari Pimpinan DPR RI

    • calendar_month Jum, 17 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    REGIONINDONESIA.COM, JAKARTA – Jaringan Pemerhati Daerah (JASMERAH) mendesak agar Sufmi Dasco Ahmad segera dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR RI. Desakan ini muncul setelah beredarnya kabar bahwa pimpinan DPR menyetujui kenaikan anggaran uang reses anggota DPR RI hingga mencapai Rp702 juta per orang, sebuah kebijakan yang dinilai sangat tidak sejalan dengan semangat pemerintahan Presiden […]

  • Diduga Nambang di Luar IUP, IMIK Jakarta Desak Pencabutan Izin PT ST Nickel Resources di Konawe

    Diduga Nambang di Luar IUP, IMIK Jakarta Desak Pencabutan Izin PT ST Nickel Resources di Konawe

    • calendar_month Sab, 18 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    REGIONINDONESIA, KENDARI – Ikatan Mahasiswa Indonesia Konawe (IMIK) Jakarta mendesak pemerintah pusat segera menindak tegas perusahaan tambang PT ST Nickel Resources (SNR) yang diduga kuat melakukan aktivitas penambangan ilegal di luar wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Aksi desakan ini disampaikan langsung oleh Presidium IMIK Jakarta, Irsan Aprianto Ridham, […]

expand_less