Breaking News
light_mode
Beranda » Hukum » Gertak-Sultra Demo di Kejati Dorong Pemeriksaan Bupati Kolaka Utara 

Gertak-Sultra Demo di Kejati Dorong Pemeriksaan Bupati Kolaka Utara 

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Sen, 22 Sep 2025
  • comment 0 komentar

Regionindonesia,-Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Anti Korupsi (Gertak-Sultra) menggelar aksi demonstrasi di kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara, Senin (22/9/2025).

Dalam aksinya, massa mendesak Kejati Sultra segera memanggil dan memeriksa Bupati Kolaka Utara (Kolut) terkait dugaan keterlibatan dalam kasus korupsi pembangunan pematangan lahan bandara udara.

Ketua Umum Gertak-Sultra, Farid Fagi Maladi, menilai terdapat manipulasi dokumen pencairan dana dalam proyek tersebut. Ia menyebut ada sembilan paket pekerjaan yang dicairkan tetapi tidak terdaftar dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 221 tanggal 16 Oktober 2020.

“Kejati Sultra harus memanggil Bupati Kolut dan Kepala Bank BPD terkait adanya dugaan manipulasi dokumen pinjaman kredit,” tegas Farid dalam orasinya.

Farid juga menuding manipulasi dokumen pinjaman kredit itu tidak sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Nomor 33 Tahun 2020. Karena itu, pihaknya meminta agar kasus ditangani langsung oleh Kejati Sultra dan tidak dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kolaka Utara.

“Kami tidak percaya kasus ini bisa ditangani dengan independen di Kejari Kolut karena menyangkut nama Bupati Kolaka Utara. Harus ditangani langsung oleh Kejati Sultra,” katanya.

Aksi yang berlangsung di depan kantor Kejati sempat memanas. Massa aksi dan pihak Security Kejati terlibat saling dorong, namun situasi berhasil dikendalikan sehingga unjuk rasa tetap berlangsung hingga akhir penyampaian tuntutan.

Menanggapi desakan massa, Asisten Bidang Intelijen (Asintel) Kejati Sultra, Muh. Ilham, SH, MH, menjelaskan bahwa proses hukum kasus tersebut telah berjalan di Kejari Kolaka Utara.

“Sudah ada tiga tersangka, di antaranya kepala dinas, kontraktor, serta PPK yang sudah dieksekusi penyidik. Sementara untuk proses sidang, konsultan pengawas juga tengah berjalan,” ujar Ilham saat diwawancarai.

Ilham menegaskan hingga saat ini keterlibatan Bupati Kolaka Utara belum terbukti.

“Memang nama beliau pernah disebut dalam persidangan. Kalau diperiksa sebagai saksi, saya kira sah-sah saja. Tetapi sampai saat ini keterlibatannya belum ada,” jelasnya. (**)

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Efisiensi Anggaran Diserukan, Sejumlah Pejabat Pemkot Kendari Malah Pelesiran di Bali

    Efisiensi Anggaran Diserukan, Sejumlah Pejabat Pemkot Kendari Malah Pelesiran di Bali

    • calendar_month Sab, 25 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    REGIONINDONESIA.COM, KENDARI — Langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari yang melakukan studi banding dan studi tiru ke Denpasar Bali beberapa waktu lalu tuai kritikan dari berbagai pihak. Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Aktivis Lintas Kampus (IMALAK) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Ali Sabarno, menilai tindakan tersebut sebagai bentuk ketidakpekaan dan pemborosan anggaran publik di tengah kondisi keuangan daerah […]

  • Kapolri Didesak Turun Tangan Usut Dugaan Peran Mantan Kapolda Sultra dalam Pengangkutan 80 ribu MT Ore Nikel 

    Kapolri Didesak Turun Tangan Usut Dugaan Peran Mantan Kapolda Sultra dalam Pengangkutan 80 ribu MT Ore Nikel 

    • calendar_month Ming, 16 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    REGIONINDONESIA.COM – Polemik pengangkutan ore nikel sebanyak 80 ribu metrik ton di Sulawesi Tenggara kembali mengguncang publik setelah fakta persidangan mengungkap adanya dugaan keterlibatan aparat kepolisian dalam praktik ilegal tersebut. Aktivitas pengangkutan ore nikel oleh PT Multi Bumi Sejahtera (MBS) disebut dilakukan dengan menggunakan Surat Perintah Nomor 906/VIII/PAM.3.3/2020 yang ditandatangani mantan Kapolda Sultra, Irjen Pol […]

  • Demo di KLHK, Warga Wawonii Minta Solusi Pasca Pencabutan Izin Kehutanan Tambang

    Demo di KLHK, Warga Wawonii Minta Solusi Pasca Pencabutan Izin Kehutanan Tambang

    • calendar_month Sab, 15 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    REGIONINDONESIA.COM – Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Wawonii Bergerak menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rabu (12/11/2025). Mereka mendesak pemerintah segera mencari solusi atas dampak berhentinya operasi produksi PT Gema Kreasi Perdana (GKP), perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Pulau Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara. Dalam […]

  • DPRD Konawe  Paripurna Laporan Reses Masa Sidang II 2025

    DPRD Konawe  Paripurna Laporan Reses Masa Sidang II 2025

    • calendar_month Jum, 14 Mar 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    REGIONINDONESIA.COM– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), menggelar rapat paripurna pelaporan hasil reses masa sidang II tahun 2025. Diketahui, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari reses yang telah dilaksanakan oleh para anggota DPRD di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing. Dalam rapat kali ini, Ketua DPRD Konawe mengingatkan akan pentingnya keselarasan pembangunan […]

  • Heboh di SPBU Saranani, Mobil Diduga Isi BBM Subsidi dalam Jumlah Besar Kabur Saat Hendak  Direkam

    Heboh di SPBU Saranani, Mobil Diduga Isi BBM Subsidi dalam Jumlah Besar Kabur Saat Hendak  Direkam

    • calendar_month Rab, 3 Jun 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    REGIONINDONESIA.COM – Dugaan praktik penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) kembali mencuat di Kota Kendari, pada Selasa (2/6/2025). Sebuah mobil yang diduga melakukan pengisian BBM bersubsidi dalam jumlah besar di SPBU Saranani, Jalan Saranani, Kecamatan Mandonga, dilaporkan kabur setelah aksinya dipergoki dan direkam oleh warga. Salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengatakan, semua berawal saat […]

  • DPRD Konawe Gelar Paripurna LKPJ 2024, Begini Deretan Prestasi Nasional Pemerintah Daerah

    DPRD Konawe Gelar Paripurna LKPJ 2024, Begini Deretan Prestasi Nasional Pemerintah Daerah

    • calendar_month Sen, 22 Apr 2024
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    REGIONINDONESIA.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024, Selasa (22/4/2025). Diketahui, Rapat tersebut menjadi panggung penting bagi Pemerintah Kabupaten Konawe untuk menampilkan capaian strategis selama tahun berjalan, sekaligus menjadi refleksi di tengah dinamika politik nasional dan lokal. […]

expand_less