Breaking News
light_mode
Beranda » Hukum » Koalisi Mahasiswa Sultra Jakarta Desak Kejagung Periksa Komisaris Utama PT Tristaco Mineral Makmur

Koalisi Mahasiswa Sultra Jakarta Desak Kejagung Periksa Komisaris Utama PT Tristaco Mineral Makmur

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Ming, 19 Okt 2025
  • comment 0 komentar

REGIONINDONESIA.COM, JAKARTA — Puluhan mahasiswa asal Sulawesi Tenggara (Sultra) yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa Sultra Jakarta (KMSJ) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI), Kamis (16/10/2025).

Dalam aksinya, mereka menuntut penegakan hukum atas dugaan pelanggaran tambang nikel oleh PT Tristaco Mineral Makmur (TMM).

Massa KMSJ juga menyeret nama Komisaris Utama PT TMM, Tri Firdaus Akbarsyah, yang disebut harus dimintai pertanggungjawaban hukum.

Koordinator KMSJ, Eghy Seftiawan, menyebut langkah tersebut bukan sekadar unjuk rasa, melainkan desakan moral agar negara tidak berdiam diri terhadap praktik kejahatan sumber daya alam yang disebut mencederai rasa keadilan masyarakat Sultra.

“Kami sudah sampaikan di media beberapa hari lalu bahwa kami akan datang menagih tanggung jawab. Hari ini kami buktikan, kami menggeruduk ESDM dan Kejagung untuk menegaskan jangan beri ruang bagi korporasi yang terlibat skandal. Tri Firdaus harus diperiksa dan diadili,” tegas Eghy di depan Gedung Kejagung RI.

Ia menjelaskan, aksi tersebut menyoroti dua hal pokok. Pertama, desakan agar ESDM menolak Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT Tristaco, karena dinilai tidak layak secara moral dan hukum. Kedua, tuntutan agar Kejagung RI mengambil alih penanganan kasus dugaan korupsi tambang yang dinilai mandek di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra.

“Kejati Sultra gagal menunjukkan ketegasan hukum. Kami menduga ada upaya melindungi aktor besar di balik kasus ini. Karena itu, kami mendesak Jaksa Agung untuk turun tangan dan bersihkan mafia tambang yang selama ini kebal hukum,” lanjut Eghy.

Nada serupa juga disampaikan Robby Anggara, Sekbid Hukum dan Advokasi KMSJ. Ia menilai aksi tersebut merupakan bentuk konsistensi mahasiswa dalam mengawal isu penegakan hukum di sektor sumber daya alam, sekaligus menjadi ujian bagi lembaga negara dalam menegakkan prinsip integritas hukum.

“Kami ingin mengingatkan bahwa ini bukan isu lokal semata. Ini soal integritas penegakan hukum nasional. Bila ESDM tetap menyetujui RKAB Tristaco dan Kejagung membiarkan kasus ini stagnan, maka negara secara tidak langsung menjadi bagian dari skandal itu,”
tegas Robby.

Robby menambahkan, Koalisi Mahasiswa Sultra Jakarta akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas, termasuk dengan rencana aksi lanjutan bila belum ada langkah konkret dari ESDM maupun Kejagung.

“Kami tidak akan berhenti sampai Tri Firdaus diperiksa dan tanggung jawab hukumnya ditegakkan. Kami akan terus bersuara, karena keadilan di sektor tambang adalah hak rakyat Sultra yang tidak boleh ditukar dengan kepentingan segelintir elit,”
pungkasnya.

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • DPRD Konawe Gelar Paripurna LKPJ 2024, Begini Deretan Prestasi Nasional Pemerintah Daerah

    DPRD Konawe Gelar Paripurna LKPJ 2024, Begini Deretan Prestasi Nasional Pemerintah Daerah

    • calendar_month Sel, 22 Apr 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    REGIONINDONESIA.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024, Selasa (22/4/2025). Diketahui, Rapat tersebut menjadi panggung penting bagi Pemerintah Kabupaten Konawe untuk menampilkan capaian strategis selama tahun berjalan, sekaligus menjadi refleksi di tengah dinamika politik nasional dan lokal. […]

  • Program Rumpon PT GKP Dorong Efisiensi Biaya dan Produktivitas Nelayan Pesisir Wawoni

    Program Rumpon PT GKP Dorong Efisiensi Biaya dan Produktivitas Nelayan Pesisir Wawoni

    • calendar_month Rab, 1 Apr 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    REGIONINDONESIA.COM – Di tengah operasi produksi yang terhenti, PT Gema Kreasi Perdana (GKP) tetap menggulirkan program pemberdayaan komu pesisir melalui pembangunan dan pemasangan rumpon di perairan Wawonii Tenggara, Sulawesi Tenggara, guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas hasil tangkapan nelayan, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi pesisir. PT GKP baru saja meluncurkan salah satu inisiatifnya melalui program pembangunan dan […]

  • Keadilan yang Terhenti: Kasus 3 Oknum Polisi Polsek Poasia Keroyok Warga Belum Temui Titik Terang

    Keadilan yang Terhenti: Kasus 3 Oknum Polisi Polsek Poasia Keroyok Warga Belum Temui Titik Terang

    • calendar_month Sen, 2 Feb 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    REGIONINDONESIA.COM – Sebanyak tiga oknum polisi di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) melakukan pengeroyokan kepada warga berinisial AC (26). Namun, kasus yang dilaporkan di Polda Sultra sejak Juli 2025 berjalan lambat, ketiga polisi itu belum jadi tersangka. Ketiga oknim polisi itu yakni Panit 1 Intel, Aiptu Darwis Larema serta dua Banit Binmas Aipda Kaharuddin, dan […]

  • Pengembalian Kerugian Negara PT TMS Tidak Menghapus Unsur Pidana

    Pengembalian Kerugian Negara PT TMS Tidak Menghapus Unsur Pidana

    • calendar_month Kam, 18 Des 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    JAKARTA,REGIONINDONESIA.COM – Forum Advokasi Mahasiswa Hukum Indonesia (FAMHI) Sulawesi Tenggara menegaskan bahwa langkah PT Tonia Mitra Sejahtera (PT TMS) yang mengembalikan kerugian keuangan negara tidak serta-merta menghentikan proses hukum. Tindakan tersebut dinilai tetap memenuhi unsur tindak pidana korupsi dan perusakan lingkungan. ​Presidium FAMHI Sultra, Midul Makati SH, MH, menyatakan bahwa dalam konstruksi hukum pidana Indonesia, […]

  • DPRD Konawe Hasilkan Kesepakatan, BWS Diminta Optimalkan Pasokan Air Petani

    DPRD Konawe Hasilkan Kesepakatan, BWS Diminta Optimalkan Pasokan Air Petani

    • calendar_month Kam, 10 Apr 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    REGIONINDONESIA.COM  – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang melibatkan pihak Balai Wilayah Sungai (BWS), perwakilan aktivis, dan para petani dari Kecamatan Uepai di Ruang Rapat Gedung Gusli Topan Sabara, Kamis (10/4/2025) Diketahui, RDP tersebut bertujuan untuk mencari solusi komprehensif atas permasalahan yang […]

  • KPK Soroti Anggaran Infrastruktur dan Pendidikan di Kabupaten Bogor: Miliaran Rupiah Harus Bebas Korupsi!

    KPK Soroti Anggaran Infrastruktur dan Pendidikan di Kabupaten Bogor: Miliaran Rupiah Harus Bebas Korupsi!

    • calendar_month Jum, 20 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

      Dengan pengawasan yang ketat dan tata kelola yang lebih transparan, diharapkan Kabupaten Bogor bisa menjadi contoh daerah yang sukses membangun fisik dan integritas secara bersamaan. REGIONINDONESIA.COM, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi perhatian khusus terhadap pengelolaan anggaran besar di Kabupaten Bogor. Dua sektor vital, infrastruktur dan pendidikan, menjadi sorotan utama dalam rapat koordinasi […]

expand_less