Breaking News
light_mode
Beranda » News » PT Tiga Dara Perkasa sultra Bantah Jual BBM Industri Ilegal, Siap Klarifikasi ke Polda Sultra

PT Tiga Dara Perkasa sultra Bantah Jual BBM Industri Ilegal, Siap Klarifikasi ke Polda Sultra

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Jum, 30 Jan 2026
  • comment 0 komentar

REGIONINDONESIA.COM – PT Tiga Dara Perkasa Sultra membantah tuduhan penyalahgunaan dan peniagaan Bahan Bakar Minyak (BBM) industri secara ilegal yang dialamatkan kepada perusahaannya, Kamis (29/1/2026).

Saat ditemui Awak Media, Penanggung Jawab PT Tiga Dara Perkasasultra, Edi Santoso, menegaskan bahwa perusahaan yang dikelolanya telah mengantongi izin resmi untuk beroperasi. Ia menyebut tudingan yang beredar tidak berdasar.

“Kami memiliki Izin Pemberitahuan Melakukan Kegiatan Usaha (PMKU) yang diterbitkan oleh syahbandar . Selain itu, kami juga mengantongi Surat Keterangan Penyaluran Migas yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan dokumen dokumen lainya “ungkap Edi saat ditemui awak media.

Lebih lanjut, ia mengakui bahwa PT Tiga Dara Perkasa sultra memang tidak menjalin kerja sama atau kemitraan dengan PT Pertamina secara langsung. Namun demikian, menurutnya, pembelian BBM industri tidak harus dilakukan melalui Pertamina.

“Kami tidak pernah mengambil BBM dari SPBU. Selama ini, kami membeli dari agen atau niaga umum. Di mana harga lebih murah, di situ kami belanja,” jelasnya.

Terkait dugaan aktivitas ilegal berupa praktik ‘kencing’ BBM yang sempat dipergoki warga di wilayah Lalonggasumeeto, ia menegaskan bahwa hal tersebut merupakan tindakan oknum sopir yang tidak bertanggung jawab.

“Kami tidak tahu soal kencing itu. Itu ulah sopir-sopir nakal. Justru kami yang dirugikan atas perbuatan tersebut,” ujarnya.

Saat ditanya mengenai aduan yang telah masuk di Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara, dirinya menyatakan pihaknya siap kooperatif dan menunggu panggilan klarifikasi dari kepolisian.

“Kami siap dipanggil dan akan menunjukkan seluruh surat-surat izin yang kami miliki,” pungkasnya.

Sebelumnya, PT Tiga Dara Perkasa sultra dilaporkan ke Polda Sulawesi Tenggara oleh Forum Gerakan Mahasiswa Sulawesi Tenggara (Forgema Sultra) pada Selasa (27/1/2026).

Laporan tersebut terkait dugaan penyalahgunaan dan peniagaan BBM industri secara ilegal, yang disebut bersumber dari laporan masyarakat kepada Forgema Sultra.

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Beredar Foto Dubes Jepang soal Ijazah Palsu, Kedubes: Itu Disinformasi!

    Beredar Foto Dubes Jepang soal Ijazah Palsu, Kedubes: Itu Disinformasi!

    • calendar_month Ming, 15 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

      REGIONINDONESIA.COM, JAKARTA – Kedutaan Besar Jepang di Indonesia akhirnya angkat suara terkait beredarnya unggahan foto Duta Besar Jepang, Masaki Yasushi, yang disebut-sebut memberi klarifikasi soal ijazah forensik Rismon Sianipar. Melalui pernyataan resminya, Kedubes Jepang menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoaks alias berita palsu. “Dubes Masaki tidak pernah memberikan klarifikasi atau pendapat apa pun terkait […]

  • Ketua Komisi II DPRD Konawe Respons Aksi HAMKORA, PT UAM Akan Dipanggil RDP

    Ketua Komisi II DPRD Konawe Respons Aksi HAMKORA, PT UAM Akan Dipanggil RDP

    • calendar_month Sen, 21 Apr 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    REGIONINDONESIA.COM – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Eko Saputra Jaya, SH, Menyikapi aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Himpunan Aktivis Muda Konawe Raya (HAMKORA), Senin (21/4/2025). Eko Saputra Jaya, SH, menyatakan bahwa pihaknya akan segera memanggil PT. Utama Agrindo Mas (UAM) untuk mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang akan digelar […]

  • Diduga Nambang di Luar IUP, IMIK Jakarta Desak Pencabutan Izin PT ST Nickel Resources di Konawe

    Diduga Nambang di Luar IUP, IMIK Jakarta Desak Pencabutan Izin PT ST Nickel Resources di Konawe

    • calendar_month Sab, 18 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    REGIONINDONESIA, KENDARI – Ikatan Mahasiswa Indonesia Konawe (IMIK) Jakarta mendesak pemerintah pusat segera menindak tegas perusahaan tambang PT ST Nickel Resources (SNR) yang diduga kuat melakukan aktivitas penambangan ilegal di luar wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Aksi desakan ini disampaikan langsung oleh Presidium IMIK Jakarta, Irsan Aprianto Ridham, […]

  • DPRD Konawe dan BWS Sulawesi IV Tinjau Langsung Perbaikan Irigasi Ameroro

    DPRD Konawe dan BWS Sulawesi IV Tinjau Langsung Perbaikan Irigasi Ameroro

    • calendar_month Jum, 11 Apr 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    REGIONINDONESIA.COM – Setelah menyerap berbagai keluhan dan aspirasi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV Kendari turun langsung ke lapangan untuk meninjau perbaikan bangunan ukur ambang lebar yang sempat menjadi sumber masalah utama irigasi pertanian, Jumat (11/4/2025). Meski di tengah guyuran hujan deras, Ketua […]

  • PT Surveyor Indonesia Cabang Kendari Dituding Langgar Hak Pekerja, Karyawan Tuntut Status PKWT dan Pembayaran Lembur

    PT Surveyor Indonesia Cabang Kendari Dituding Langgar Hak Pekerja, Karyawan Tuntut Status PKWT dan Pembayaran Lembur

    • calendar_month Kam, 16 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    REGIONINDONESIA.COM, KENDARI – Serikat Buruh Kendari Bersatu (SBKB) bersama Gerbang Kota Kendari menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor PT Surveyor Indonesia Cabang Kendari, Kamis (16/10/2025). Mereka menuding perusahaan milik negara itu mengabaikan hak-hak dasar tenaga kerja, terutama pekerja harian lepas yang belum mendapatkan kejelasan status kerja dan hak lembur. Aksi demonstrasi berlangsung di halaman […]

  • Anggota DPRD Konawe Tegaskan SKT di Hutan Produksi Ilegal, Mantan Kades Akui Adanya Tekanan Atasan

    Anggota DPRD Konawe Tegaskan SKT di Hutan Produksi Ilegal, Mantan Kades Akui Adanya Tekanan Atasan

    • calendar_month Sen, 30 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    REGIONINDONESIA.COM – Puluhan warga yang menamakan diri sebagai “Kelompok Routa Menggugat” mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Konawe untuk mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait polemik ribuan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang beredar di kawasan Hutan Produksi Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (30/6/2025). Dipimpin Wakil Ketua I DPRD Konawe, Nuryadin Tombili, RDP tersebut […]

expand_less