Ratusan Warga Kehilangan Pekerjaan, Pemda Konkep, DPRD, dan Pemerintah Pusat Diminta Cari Solusi

REGIONINDONESIA.COM – Kabar penolakan Peninjauan Kembali (PK) PT Gema Kreasi Perdana (GKP) oleh Mahkamah Agung (MA) yang sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Konawe Kepulauan, Sahidin melalui sejumlah media massa, meninggalkan duka mendalam bagi masyarakat Pulau Wawonii.

Putusan tersebut membuat aktivitas produksi tambang berhenti total, dan kini ratusan warga yang menggantungkan hidup dari sektor tambang terpuruk dalam ketidakpastian ekonomi.

Suasana di sejumlah desa sekitar wilayah tambang menjadi muram. Aktivitas ekonomi menurun drastis,lapangan pekerjaan hilang, dan roda kehidupan masyarakat melambat.

Mereka yang dahulu hidup dengan harapan kini dihadapkan pada kenyataan pahit tanpa sumber penghasilan tetap.

Lebih dari 500 karyawan yang berasal dari masyarakat lokal terdampak, yang mana jumlah tersebut belum termasuk anggota keluarga mereka yang selama ini menggantungkan hidupnya pada operasi pertambangan PT GKP.

Selain itu, ratusan warga lainnya yang memiliki usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung bergantung pada keberlanjutan aktivitas tambang, juga turut merasakan dampaknya.

Saat ini, seluruh pihak tersebut menghadapi kondisi sulit akibat gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran yang tengah terjadi.

Kondisi ini seakan memutar balik kemajuan yang telah dirasakan warga Wawonii dalam beberapa tahun terakhir.

“Saya sangat kecewa dan terpukul atas putusan ini. Lapangan pekerjaan hilang, semangat masyarakat menurun, dan banyak keluarga kami disini kini hidup dalam kesulitan. Kami berharap wakil rakyat dan pemerintah tidak menutup mata terhadap kondisi ini,” ungkap Sulvan, Tokoh Pemuda Desa Roko-roko raya, Kamis (6/11/2025).

Warga lainnya, Ibu Ma Anawia, juga turut menyuarakan kepedihan yang dirasakan banyak keluarga disana saat ini. Bagi warga seperti Ibu Ma Anawia, yang seorang ibu rumah tangga dari Desa Sukarela Jaya, kehilangan pekerjaan bukan sekadar kehilangan penghasilan, tetapi juga kehilangan harapan hidup.

“Mereka yang berteriak teriak meminta PT GKP keluar harus berpikir juga, kami yang bisa hidup jauh lebih layak dari sana. Rasanya sangat menyakitkan melihat perjuangan masyarakat tidak mendapat hasil. Kami mohon agar ada jalan keluar agar bisa membantu kami bangkit dari keadaan sulit ini,” katanya.

Dampak juga terasa di perputaran ekonomi di sektor usaha kecil dan menengah, khususnya di desa sekitar lingkar tambang. Jamadu, pemilik rumah kos dan warung makan di Desa Dompo-Dompo Jaya, menjadi salah satunya. Ia mengaku kini nyaris tidak memiliki pelanggan.

“Dulu tempat saya selalu ramai oleh para pekerja yang menjadi pelanggan dan masyarakat yang ramai lalu lalang.  ini semuanya mendadak sepi,” keluhnya

“Kita ini hidup di pulau. Buka mata atas kemajuan beberapa tahun terakhir disini. Apakah kalian bisa menjamin kehidupan kita membaik setelah ini? Setelah tidak ada investasi, tidak ada tambang? Jangan mengatasnamakan rakyat Wawonii, kalau kami yang hidupnya membaik karena hadirnya perusahaan tidak pernah diajak bicara,” tegas Jamadu.

Kini, Masyarakat Wawonii meminta Wakil Rakyat di DPRD, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Pusat turun tangan untuk mencari solusi yang adil. Mereka tidak ingin konflik, tidak ingin berdebat hukum. Mereka hanya ingin kesempatan untuk kehidupan yang lebih di tanah kelahiran mereka.