Breaking News
light_mode
Beranda » REGION NEWS » Jakarta » Dinilai Khianati Presiden Prabowo, Jasmerah Desak Pencopotan Sufmi Dasco dari Pimpinan DPR RI

Dinilai Khianati Presiden Prabowo, Jasmerah Desak Pencopotan Sufmi Dasco dari Pimpinan DPR RI

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Jum, 17 Okt 2025
  • comment 0 komentar

REGIONINDONESIA.COM, JAKARTA – Jaringan Pemerhati Daerah (JASMERAH) mendesak agar Sufmi Dasco Ahmad segera dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR RI. Desakan ini muncul setelah beredarnya kabar bahwa pimpinan DPR menyetujui kenaikan anggaran uang reses anggota DPR RI hingga mencapai Rp702 juta per orang, sebuah kebijakan yang dinilai sangat tidak sejalan dengan semangat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang sedang gencar mengusung efisiensi dan keberpihakan kepada rakyat kecil.

Ketua Umum Nasional JASMERAH, Aldi Lamoito, menilai langkah pimpinan DPR, khususnya Dasco yang juga merupakan elit Partai Gerindra, telah mencederai kepercayaan publik serta mengkhianati prinsip moral politik yang selama ini dijaga oleh Prabowo.

“Kenaikan uang reses di tengah kondisi ekonomi rakyat yang masih sulit adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah Presiden Prabowo. Ini bukan hanya tidak sensitif, tetapi juga menunjukkan arogansi kekuasaan di parlemen,” tegas Aldi dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (17/10/2025).

Menurut JASMERAH, keputusan DPR untuk menaikkan anggaran reses hingga hampir tiga kali lipat dari tahun sebelumnya menunjukkan adanya moral hazard di tubuh lembaga legislatif. Padahal, Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan telah menegaskan agar seluruh pejabat negara menahan diri dari kebijakan yang berpotensi membebani keuangan negara atau memancing kemarahan rakyat.

“Sebagai kader Gerindra dan bagian dari koalisi pemerintahan, seharusnya Dasco memberi contoh. Tapi yang terjadi justru sebaliknya dia malah ikut mengesahkan kebijakan yang membuat rakyat geram,” sambung Aldi.

JASMERAH juga menilai, sikap pimpinan DPR tersebut berpotensi merusak citra pemerintahan Prabowo-Gibran yang baru saja berjalan beberapa bulan. Keputusan menaikkan uang reses dianggap bertolak belakang dengan pesan moral Presiden tentang hidup sederhana dan fokus pada kerja nyata untuk rakyat.

“Kalau pimpinan DPR, apalagi dari partai pengusung utama presiden, malah membuat keputusan seperti ini, maka wajar jika publik menilai mereka tidak sejalan dengan visi Presiden,” ujar aldi.

Sebagai langkah konkret, JASMERAH akan mengirimkan surat resmi kepada DPP Partai Gerindra dan Sekretariat Negara, meminta agar Presiden Prabowo mengevaluasi posisi Dasco di parlemen.

“Kami minta DPP Gerindra menegur keras dan mempertimbangkan pencopotan Dasco dari jabatan Wakil Ketua DPR. Ini penting demi menjaga marwah partai dan loyalitas terhadap Presiden,” tutup aldi.

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Muzakir Manaf: Dari Pejuang di Rimba ke Kursi Gubernur Aceh ke-20

    Muzakir Manaf: Dari Pejuang di Rimba ke Kursi Gubernur Aceh ke-20

    • calendar_month Kam, 26 Jun 2025
    • account_circle Tim Redaksi
    • 0Komentar

    Bagi saya, Aceh bukan hanya tempat kelahiran. Ia adalah darah, jiwa, dan tanggung jawab yang tak pernah selesai.” — Muzakir Manaf REGIONINDONESIA.COM – Dalam catatan sejarah panjang Aceh, nama Muzakir Manaf atau yang lebih dikenal dengan sebutan Mualem, memiliki tempat yang tak bisa disingkirkan. Ia bukan sekadar politisi biasa—ia adalah simbol perjalanan Aceh dari konflik […]

  • Kejagung Amankan Sejumlah Dokumen Usai Geledah Kantor Dinas Kehutanan Sultra

    Kejagung Amankan Sejumlah Dokumen Usai Geledah Kantor Dinas Kehutanan Sultra

    • calendar_month Kam, 16 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    REGIONINDONESIA.COM, KENDARI – Tim penyidik Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) menggeledah Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Kamis (16/10/2025). Dalam penggeledahan itu, aparat hukum membawa beberapa kotak berisi dokumen yang diduga terkait dengan aktivitas pertambangan di wilayah Sultra. Berdasarkan pantauan di lapangan, tim Kejagung tampak keluar dari kantor Dinas Kehutanan Sultra sambil […]

  • Kejati Sultra Gelar Penyuluhan Hukum dan Press Gathering Peringatan HAKORDIA 2025

    Kejati Sultra Gelar Penyuluhan Hukum dan Press Gathering Peringatan HAKORDIA 2025

    • calendar_month Sel, 9 Des 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    REGIONINDONESIA.COM- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyelenggarakan kegiatan Penyuluhan Hukum dan Press Gathering dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025 di Hotel Horison Kendari, Selasa (9/12/2025). Mengusung tema “Berantas Korupsi untuk Kemakmuran Rakyat,”acara ini bertujuan sebagai ruang dialog, edukasi, dan penguatan komitmen bersama dalam memerangi tindak pidana korupsi di wilayah Sulawesi Tenggara. […]

  • Jaksa Diminta Hadirkan Senior Wilker Area Kolut dan Anaknya Dalam Persidangan Kasus Korupsi Tambang 

    Jaksa Diminta Hadirkan Senior Wilker Area Kolut dan Anaknya Dalam Persidangan Kasus Korupsi Tambang 

    • calendar_month Sab, 8 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    REGIONINDONESIA.COM– Senior Wilayah Kerja (Wilker) Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kolaka yang ada di Kolaka Utara Wilayah Kerja Persidangan tambang Kolaka Utara kembali disebut dalam persidangan. Sabtu (08/11/2025). Senior Wilayah Kerja (Wilker) KUPP Kolaka yang ada di Kolaka Utara bernama Ikbar. Tak hanya Ikbar, anaknya pun turut disebut dalam persidangan. Penasehat hukum salah satu terdakwa […]

  • Sahkan RPJMD 2025–2029, DPRD Konawe Tekankan Pentingnya Komitmen OPD Kawal Visi Daerah

    Sahkan RPJMD 2025–2029, DPRD Konawe Tekankan Pentingnya Komitmen OPD Kawal Visi Daerah

    • calendar_month Sel, 29 Jul 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    REGIONINDONESIA.COM – Pengesahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe tahun 2025–2029 dalam rapat paripurna DPRD, ternyata menyisakan catatan kritis dari lembaga legislatif, Senin (29/7/2025). Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya, S.Pd., MM., secara terbuka mengungkapkan kekecewaannya terhadap minimnya kehadiran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam proses pembahasan dokumen strategis tersebut. Dalam rapat yang […]

  • DPRD Konawe Gelar Paripurna LKPJ 2024, Begini Deretan Prestasi Nasional Pemerintah Daerah

    DPRD Konawe Gelar Paripurna LKPJ 2024, Begini Deretan Prestasi Nasional Pemerintah Daerah

    • calendar_month Sen, 22 Apr 2024
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    REGIONINDONESIA.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024, Selasa (22/4/2025). Diketahui, Rapat tersebut menjadi panggung penting bagi Pemerintah Kabupaten Konawe untuk menampilkan capaian strategis selama tahun berjalan, sekaligus menjadi refleksi di tengah dinamika politik nasional dan lokal. […]

expand_less