Breaking News
light_mode
Beranda » REGION NEWS » Jakarta » Dinilai Khianati Presiden Prabowo, Jasmerah Desak Pencopotan Sufmi Dasco dari Pimpinan DPR RI

Dinilai Khianati Presiden Prabowo, Jasmerah Desak Pencopotan Sufmi Dasco dari Pimpinan DPR RI

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Jum, 17 Okt 2025
  • comment 0 komentar

REGIONINDONESIA.COM, JAKARTA – Jaringan Pemerhati Daerah (JASMERAH) mendesak agar Sufmi Dasco Ahmad segera dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR RI. Desakan ini muncul setelah beredarnya kabar bahwa pimpinan DPR menyetujui kenaikan anggaran uang reses anggota DPR RI hingga mencapai Rp702 juta per orang, sebuah kebijakan yang dinilai sangat tidak sejalan dengan semangat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang sedang gencar mengusung efisiensi dan keberpihakan kepada rakyat kecil.

Ketua Umum Nasional JASMERAH, Aldi Lamoito, menilai langkah pimpinan DPR, khususnya Dasco yang juga merupakan elit Partai Gerindra, telah mencederai kepercayaan publik serta mengkhianati prinsip moral politik yang selama ini dijaga oleh Prabowo.

“Kenaikan uang reses di tengah kondisi ekonomi rakyat yang masih sulit adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah Presiden Prabowo. Ini bukan hanya tidak sensitif, tetapi juga menunjukkan arogansi kekuasaan di parlemen,” tegas Aldi dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (17/10/2025).

Menurut JASMERAH, keputusan DPR untuk menaikkan anggaran reses hingga hampir tiga kali lipat dari tahun sebelumnya menunjukkan adanya moral hazard di tubuh lembaga legislatif. Padahal, Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan telah menegaskan agar seluruh pejabat negara menahan diri dari kebijakan yang berpotensi membebani keuangan negara atau memancing kemarahan rakyat.

“Sebagai kader Gerindra dan bagian dari koalisi pemerintahan, seharusnya Dasco memberi contoh. Tapi yang terjadi justru sebaliknya dia malah ikut mengesahkan kebijakan yang membuat rakyat geram,” sambung Aldi.

JASMERAH juga menilai, sikap pimpinan DPR tersebut berpotensi merusak citra pemerintahan Prabowo-Gibran yang baru saja berjalan beberapa bulan. Keputusan menaikkan uang reses dianggap bertolak belakang dengan pesan moral Presiden tentang hidup sederhana dan fokus pada kerja nyata untuk rakyat.

“Kalau pimpinan DPR, apalagi dari partai pengusung utama presiden, malah membuat keputusan seperti ini, maka wajar jika publik menilai mereka tidak sejalan dengan visi Presiden,” ujar aldi.

Sebagai langkah konkret, JASMERAH akan mengirimkan surat resmi kepada DPP Partai Gerindra dan Sekretariat Negara, meminta agar Presiden Prabowo mengevaluasi posisi Dasco di parlemen.

“Kami minta DPP Gerindra menegur keras dan mempertimbangkan pencopotan Dasco dari jabatan Wakil Ketua DPR. Ini penting demi menjaga marwah partai dan loyalitas terhadap Presiden,” tutup aldi.

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • PT Surveyor Indonesia Cabang Kendari Dituding Langgar Hak Pekerja, Karyawan Tuntut Status PKWT dan Pembayaran Lembur

    PT Surveyor Indonesia Cabang Kendari Dituding Langgar Hak Pekerja, Karyawan Tuntut Status PKWT dan Pembayaran Lembur

    • calendar_month Kam, 16 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    REGIONINDONESIA.COM, KENDARI – Serikat Buruh Kendari Bersatu (SBKB) bersama Gerbang Kota Kendari menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor PT Surveyor Indonesia Cabang Kendari, Kamis (16/10/2025). Mereka menuding perusahaan milik negara itu mengabaikan hak-hak dasar tenaga kerja, terutama pekerja harian lepas yang belum mendapatkan kejelasan status kerja dan hak lembur. Aksi demonstrasi berlangsung di halaman […]

  • KPK Soroti Anggaran Infrastruktur dan Pendidikan di Kabupaten Bogor: Miliaran Rupiah Harus Bebas Korupsi!

    KPK Soroti Anggaran Infrastruktur dan Pendidikan di Kabupaten Bogor: Miliaran Rupiah Harus Bebas Korupsi!

    • calendar_month Jum, 20 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

      Dengan pengawasan yang ketat dan tata kelola yang lebih transparan, diharapkan Kabupaten Bogor bisa menjadi contoh daerah yang sukses membangun fisik dan integritas secara bersamaan. REGIONINDONESIA.COM, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi perhatian khusus terhadap pengelolaan anggaran besar di Kabupaten Bogor. Dua sektor vital, infrastruktur dan pendidikan, menjadi sorotan utama dalam rapat koordinasi […]

  • Heboh! Proyek Jalan di Bombana Diduga Disuplai Material dari Tambang Galian C Ilegal

    Heboh! Proyek Jalan di Bombana Diduga Disuplai Material dari Tambang Galian C Ilegal

    • calendar_month Kam, 9 Okt 2025
    • account_circle Tim
    • 0Komentar

    BOMBANA, REGIONINDONESIA – Sejumlah proyek infrastruktur pemerintah di Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), kembali disorot publik. Salah satunya proyek lanjutan pembangunan jalan By Pass-Rumbia dengan nilai anggaran mencapai Rp13 miliar yang diduga kuat menggunakan material batu dari tambang ilegal. Informasi yang dihimpun media ini menyebutkan, proyek tersebut memanfaatkan material batu gamping dari wilayah Kecamatan […]

  • AP2 Sultra Desak Polda dan Kejati Usut Dugaan Material Ilegal di Proyek Jalan Bypass-Rumbia Bombana

    AP2 Sultra Desak Polda dan Kejati Usut Dugaan Material Ilegal di Proyek Jalan Bypass-Rumbia Bombana

    • calendar_month Sab, 11 Okt 2025
    • account_circle Tim
    • 0Komentar

    KENDARI, REGIONINDONESIA.COM – Dugaan penggunaan material ilegal dalam pengerjaan proyek lanjutan jalan Bypass-Rumbia di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, desakan datang dari Aliansi Pemuda dan Pelajar (AP2) Sulawesi Tenggara, yang meminta aparat penegak hukum turun tangan memeriksa pihak kontraktor. Ketua Umum AP2 Sultra, Fardin Nage, menegaskan bahwa penggunaan material ilegal […]

  • Eks Kadis Dikbud Sulawesi Tenggara Diperiksa Jampidsus Kejagung

    Eks Kadis Dikbud Sulawesi Tenggara Diperiksa Jampidsus Kejagung

    • calendar_month Kam, 16 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    REGIONINDONESIA.COM, KENDARI – Mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Yusmin S.Pd diperiksa Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Kamis (16/10/2025). Dikutip dari laman SIMPULINDONESIA.COM, Yusmin diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola komoditas nikel tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. […]

  • Kejati Sultra Gelar Penyuluhan Hukum dan Press Gathering Peringatan HAKORDIA 2025

    Kejati Sultra Gelar Penyuluhan Hukum dan Press Gathering Peringatan HAKORDIA 2025

    • calendar_month Sel, 9 Des 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    REGIONINDONESIA.COM- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyelenggarakan kegiatan Penyuluhan Hukum dan Press Gathering dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025 di Hotel Horison Kendari, Selasa (9/12/2025). Mengusung tema “Berantas Korupsi untuk Kemakmuran Rakyat,”acara ini bertujuan sebagai ruang dialog, edukasi, dan penguatan komitmen bersama dalam memerangi tindak pidana korupsi di wilayah Sulawesi Tenggara. […]

expand_less