Breaking News
light_mode
Beranda » News » BPJS Ketenagakerjaan dan KSBSI Kolaborasi Tekan Pelanggaran Hak Buruh di Sultra

BPJS Ketenagakerjaan dan KSBSI Kolaborasi Tekan Pelanggaran Hak Buruh di Sultra

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Sel, 19 Mei 2026
  • comment 0 komentar

REGIONINDONESIA.COM – Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Kota Kendari bersama BPJS Ketenagakerjaan menggelar deklarasi terkait perlindungan jaminan sosial terhadap pekerja.

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Luky Julianto selaku kepala cabang BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sultra.

Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sultra Luky Julianto dalam sambutannya menyampaikan bahwa program jaminan sosial merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN) bapak Presiden Prabowo Subianto dalam perlindungan pekerja di Indonesia.

“Program Jaminan Sosial adalah proyek strategis nasional yang di gagas oleh bapak presiden dalam astacita sebagai bentuk perlindungan buruh yang ada di Indonesia”ucapnya

Ia juga menyampaikan bahwa Sulawesi Tenggara merupakan urutan 28 dari 38 provinsi terkait pendaftaran jaminan sosial, sehingga angka tersebut menunjukkan lemahnya perlindungan jaminan sosial yang ada di Sultra.

Luky, berharap kehadiran KSBSI Kota Kendari mampu menekan angka tersebut dengan membantu mengawal persoalan buruh terkait kepesertaan jaminan sosial.

Ketua KSBSI Kendari Iswanto sangat berterima kasih kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan yang telah berkenan membuka ruang untuk berkerjasama dalam perlindungan pekerja yang ada di Kota Kendari.

“kami berterima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan atas kerjasamanya untuk melakukan perlindungan buruh terkait persoalan jaminan sosial,” ujar Iswantp

Iswanto juga membeberkan beberapa kasus yang sering KSBSI tangani dominan terkait pesoalan ketidak ikutsertaan pekerja di dalam program BPJS Ketenagakerjaan, sehingga pihaknya berharap kegiatan ini menjadi cerminan bagi perusahaan agar patuh terhadap regulasi terkait jaminan sosial bagi pekerja.

Menurutnya, Sultra termasuk daerah zona merah yang rentan terhadap kecelakaan kerja, sehingga dengan kolaborasi bersama BPJS Ketenagakerjaan pihaknya sebagai kontrol sosial akan terus mengawal persoalan buruh khususnya, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang ada di Sultra. (***)

 

  • Penulis: Redaksi
Tags

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pengembalian Kerugian Negara PT TMS Tidak Menghapus Unsur Pidana

    Pengembalian Kerugian Negara PT TMS Tidak Menghapus Unsur Pidana

    • calendar_month Kam, 18 Des 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    JAKARTA,REGIONINDONESIA.COM – Forum Advokasi Mahasiswa Hukum Indonesia (FAMHI) Sulawesi Tenggara menegaskan bahwa langkah PT Tonia Mitra Sejahtera (PT TMS) yang mengembalikan kerugian keuangan negara tidak serta-merta menghentikan proses hukum. Tindakan tersebut dinilai tetap memenuhi unsur tindak pidana korupsi dan perusakan lingkungan. ​Presidium FAMHI Sultra, Midul Makati SH, MH, menyatakan bahwa dalam konstruksi hukum pidana Indonesia, […]

  • Perjuangkan Nasib Honorer, DPRD Konawe Sambangi KemenPAN-RB dan Kemendagri di Jakarta

    Perjuangkan Nasib Honorer, DPRD Konawe Sambangi KemenPAN-RB dan Kemendagri di Jakarta

    • calendar_month Sen, 6 Jan 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    REGIONINDONESIA.COM – Perjuangkan nasib honores di daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) serta Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Bina Keuangan, dan Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta. Kegiatan yang melibatkan sejumlah Komisi DPRD Konawe ini […]

  • Ratusan Pemuda Watubangga Gelar Aksi Demonstrasi di Kantor Camat Sentil Proyek Penimbunan Lapangan Mokole So’u

    Ratusan Pemuda Watubangga Gelar Aksi Demonstrasi di Kantor Camat Sentil Proyek Penimbunan Lapangan Mokole So’u

    • calendar_month Sen, 30 Mar 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    REGIONINDONESIA.COM –  Gelombang protes pemuda di Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka, terus berlanjut terkait proyek penimbunan Lapangan Mokole So’u yang dinilai bermasalah pada senin 30 maret 2026 Aliansi Pemuda Kecamatan Watubangga (APW) secara resmi mendesak Camat Watubangga untuk mengambil peran aktif sebagai fasilitator dalam mempertemukan pemuda dengan pemerintah daerah guna menindaklanjuti dugaan rendahnya kualitas pekerjaan proyek […]

  • PT Toshida Diduga Langgar Aturan PKC PMII Sultra Desak Kejagung dan Mabes Polri Bertindak 

    PT Toshida Diduga Langgar Aturan PKC PMII Sultra Desak Kejagung dan Mabes Polri Bertindak 

    • calendar_month Sab, 31 Jan 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    REGIONINDONESIA.COM– Sebuah skandal tambang ilegal besar-besaran mengguncang Sulawesi Tenggara! PT Toshida Indonesia, perusahaan tambang yang beroperasi di Kabupaten Kolaka, dituding melakukan pelanggaran serius terhadap aturan kehutanan dan pertambangan. Ketua PKC PMII Sultra, Awaludin, menyatakan bahwa PT Toshida Indonesia telah beroperasi selama beberapa tahun tanpa mengantongi IIPKH (Izin Penggunaan Kawasan Hutan) dan merambah kawasan hutan tanpa […]

  • Kapolri Didesak Turun Tangan Usut Dugaan Peran Mantan Kapolda Sultra dalam Pengangkutan 80 ribu MT Ore Nikel 

    Kapolri Didesak Turun Tangan Usut Dugaan Peran Mantan Kapolda Sultra dalam Pengangkutan 80 ribu MT Ore Nikel 

    • calendar_month Ming, 16 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    REGIONINDONESIA.COM – Polemik pengangkutan ore nikel sebanyak 80 ribu metrik ton di Sulawesi Tenggara kembali mengguncang publik setelah fakta persidangan mengungkap adanya dugaan keterlibatan aparat kepolisian dalam praktik ilegal tersebut. Aktivitas pengangkutan ore nikel oleh PT Multi Bumi Sejahtera (MBS) disebut dilakukan dengan menggunakan Surat Perintah Nomor 906/VIII/PAM.3.3/2020 yang ditandatangani mantan Kapolda Sultra, Irjen Pol […]

  • Pemerintah : Kewajiban Reklamasi PT. GKP di Wawonii Terus Berjalan

    Pemerintah : Kewajiban Reklamasi PT. GKP di Wawonii Terus Berjalan

    • calendar_month Sel, 25 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    REGIONINDONESIA.COM – PT Gema Kreasi Perdana (GKP) menegaskan komitmennya untuk terus melaksanakan seluruh kewajiban lingkungan di Pulau Wawonii, meski Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) perusahaan telah dicabut oleh pemerintah. Dalam keterangan resmi, Manager Strategic Communication PT GKP, Hendry Drajat, menyampaikan bahwa pencabutan IPPKH tidak serta merta menghentikan kewajiban perusahaan dalam menjalankan program reklamasi dan pasca-tambang. Seluruh […]

expand_less