Breaking News
light_mode
Beranda » News » Bersama Pemda Konawe, DPRD Gelar Rapat Bahas Usulan Pokir

Bersama Pemda Konawe, DPRD Gelar Rapat Bahas Usulan Pokir

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Kam, 30 Jan 2025
  • comment 0 komentar

REGIONINDONESIA.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Konawe melaksanakan rapat kerja bersama Pemerintah Daerah Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara di Gedung Gusli Topan Sabara, Kamis (30/1/2025).

Diketahui, kegiatan rapat kerja bersama ini dalam rangka melakukan sosialisasi kamus usulan pokok-pokok pikiran DPRD serta penginputan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe.

Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya, S.Pd, MM, mengungkapkan bahwa rapat kerja ini merupakan tahapan sosialisasi terkait tata cara penginputan pokok-pokok pikiran DPRD.

“Tujuannya, untuk menginformasikan dan mendiskusikan usulan pokok – pokok pikiran dan rencana kerja kepada para anggota DPRD bersama stakeholder terkait,” ujarnya.

“Proses ini melibatkan pengumpulan, analisis dan penyusunan informasi yang diperlukan untuk merumuskan usulan yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai,” tambahnya.

Dengan melibatkan berbagai pihak terkait, proses finalisasi rancangan usulan pokok-pokok pikiran dan rencana kerja DPRD Konawe diharapkan dapat menghasilkan usulan yang komprehensif dan berdaya guna untuk mendukung pembangunan daerah secara efektif dan efisien.

“Kolaborasi antara DPRD Konawe dan Pemerintah Daerah menjadi kunci keberhasilan dalam menyusun usulan yang dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ungkapnya.

Disamping itu, Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Konawe, Dr. Ferdinand Sapan, SP, MH, berharap, hasil rapat kerja dapat segera diimplementasikan agar aspirasi masyarakat dapat segera terakomodir.

“Harapan kita, tahapan proses perencanaan penganggaran untuk di tahun 2026 berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan,” ucapnya.

“Kemudian ada berbagai macam jenis dan tehnis baik penginputan maupun tata cara dalam rapat tadi kita samakan persepsinya dan pokir-pokir yang secara keseluruhan yang tidak tertampung itu akan diusulkan dalam kegiatan Musrenbang,” tambahnya Lagi.

Sebagai penutup, ia mengatakan akan mengawal bersama agar aspirasi masyarakat dapat direalisasikan.

“Dan kita kawal bersama, agar apa yang menjadi aspirasi masyarakat itu dapat direalisasikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah,” pungkasnya.

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Target Eliminasi HIV dan IMS 2030: Kemenkes RI Pacu Edukasi, Deteksi Dini, dan Layanan Kesehatan Reproduksi

    Target Eliminasi HIV dan IMS 2030: Kemenkes RI Pacu Edukasi, Deteksi Dini, dan Layanan Kesehatan Reproduksi

    • calendar_month Ming, 22 Jun 2025
    • account_circle Tim Redaksi
    • 0Komentar

    Dengan strategi yang menyeluruh dan berbasis data, pemerintah berharap dapat menekan laju penularan HIV dan IMS di Indonesia, demi generasi masa depan yang lebih sehat dan berdaya.   REGIONINDONESIA.COM – Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya untuk mengeliminasi HIV dan Infeksi Menular Seksual (IMS) pada tahun 2030. Kementerian Kesehatan RI menyatakan, upaya sistematis akan difokuskan pada perluasan […]

  • Beredar Foto Dubes Jepang soal Ijazah Palsu, Kedubes: Itu Disinformasi!

    Beredar Foto Dubes Jepang soal Ijazah Palsu, Kedubes: Itu Disinformasi!

    • calendar_month Ming, 15 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

      REGIONINDONESIA.COM, JAKARTA – Kedutaan Besar Jepang di Indonesia akhirnya angkat suara terkait beredarnya unggahan foto Duta Besar Jepang, Masaki Yasushi, yang disebut-sebut memberi klarifikasi soal ijazah forensik Rismon Sianipar. Melalui pernyataan resminya, Kedubes Jepang menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoaks alias berita palsu. “Dubes Masaki tidak pernah memberikan klarifikasi atau pendapat apa pun terkait […]

  • Sengketa Tanah, Gempa Indonesia Minta Presiden Dukung Masyarakat Tapak Kuda Kota Kendari 

    Sengketa Tanah, Gempa Indonesia Minta Presiden Dukung Masyarakat Tapak Kuda Kota Kendari 

    • calendar_month Jum, 31 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    REGIONINDONESIA.COM – Polemik pertanahan yang melibatkan masyarakat Tapak Kuda Kota kendari kembali memanas Pada Kamis (30/10/2025). ratusan Masyarakat melakukan aksi penolakan terhadap rencana Konstatering yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri (PN) Kendari dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kendari. ​Aksi ini mendapat dukungan signifikan dari berbagai elemen, termasuk dari kalangan Mahasiswa dan Pemuda. ​Ketua Umum […]

  • AP2 Sultra Desak Polda dan Kejati Usut Dugaan Material Ilegal di Proyek Jalan Bypass-Rumbia Bombana

    AP2 Sultra Desak Polda dan Kejati Usut Dugaan Material Ilegal di Proyek Jalan Bypass-Rumbia Bombana

    • calendar_month Sab, 11 Okt 2025
    • account_circle Tim
    • 0Komentar

    KENDARI, REGIONINDONESIA.COM – Dugaan penggunaan material ilegal dalam pengerjaan proyek lanjutan jalan Bypass-Rumbia di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, desakan datang dari Aliansi Pemuda dan Pelajar (AP2) Sulawesi Tenggara, yang meminta aparat penegak hukum turun tangan memeriksa pihak kontraktor. Ketua Umum AP2 Sultra, Fardin Nage, menegaskan bahwa penggunaan material ilegal […]

  • Bukannya Dipecat, ASN Eks Terpidana Korupsi Malah Dilantik Jadi Kepala Seksi Dinas Cipta Karya Pemprov Sultra

    Bukannya Dipecat, ASN Eks Terpidana Korupsi Malah Dilantik Jadi Kepala Seksi Dinas Cipta Karya Pemprov Sultra

    • calendar_month Sel, 21 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    REGIONINDONESIA.COM, KENDARI — Polemik pelantikan pejabat eselon III dan IV di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) kembali jadi perbincangan publik, Selasa (21/10/2025). Pasalnya, seorang mantan terdakwa kasus korupsi, yang telah dijatuhi vonis hukum dan sempat menjalani hukuman pidana, tercatat masuk dalam daftar pejabat yang dilantik. Meskipun yang bersangkutan kemudian mengundurkan diri pasca ramai […]

  • Geruduk Kantor DKPP RI, Lidik Sultra Ungkap Skandal 1,6 M di KPU Konut

    Geruduk Kantor DKPP RI, Lidik Sultra Ungkap Skandal 1,6 M di KPU Konut

    • calendar_month Jum, 7 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    REGIONINDONESIA.COM– Puluhan aktivis Lembaga Intelektual Demokrasi Indonesia (LIDIK Sultra Jakarta) menggelar aksi “Jilid II” di depan kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Jakarta, Kamis (6/11/2025). Aksi ini merupakan eskalasi gerakan moral setelah sebelumnya LIDIK Sultra menyambangi Kejaksaan Agung RI untuk mengawal penuntasan kasus ini. Direktur Eksekutif LIDIK Sultra Jakarta, Robby Anggara, menegaskan bahwa penegakan […]

expand_less