Breaking News
light_mode
Beranda » Pemerintahan » Gelar Paripurna, DPRD Konawe Mulai Godok Rancangan Awal RPJMD 2025–2029

Gelar Paripurna, DPRD Konawe Mulai Godok Rancangan Awal RPJMD 2025–2029

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Sel, 27 Mei 2025
  • comment 0 komentar

REGIONINDONESIA.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Rapat Paripurna Penyerahan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 dari Pemerintah Daerah kepada pihak legislatif, yang bertempat di ruang paripurna DPRD Konawe,Selasa (27/5/2025).

Diketahui, rapat tersebut menjadi tonggak awal dalam proses perencanaan pembangunan lima tahun ke depan, yang disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih hasil Pilkada sebelumnya.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya, S.Pd, MM, dan dihadiri oleh 26 dari total 30 anggota dewan. Hadir pula Wakil Bupati H. Syamsul Ibrahim, SE, M.Si, unsur Forkopimda, Sekda Konawe Dr. Ferdinand, SP, MH, para kepala OPD Eselon II dan III, serta tokoh-tokoh masyarakat.

Salah satu sorotan datang dari Fraksi Partai NasDem melalui pernyataan Wakil Ketua II DPRD Konawe, Nasrullah Faizal, SH. Ia menyampaikan bahwa Fraksi NasDem menyambut baik dan memberikan dukungan penuh terhadap arah kebijakan yang tertuang dalam rancangan awal RPJMD.

“Kami dari Fraksi NasDem menyatakan dukungan terhadap arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan yang dirumuskan dalam RPJMD ini, selama itu berpihak pada rakyat dan menyentuh sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, dan infrastruktur,” ungkapnya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif agar dokumen RPJMD tidak sekadar menjadi formalitas administratif, melainkan benar-benar menjadi pedoman pembangunan yang implementatif dan terukur.

Sebagai dokumen strategis, RPJMD berisi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah, serta program prioritas kepala daerah yang berlaku selama lima tahun ke depan.

Rancangan awal ini selanjutnya akan melalui proses penyempurnaan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) serta konsultasi publik, sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda) RPJMD.

Diharapkan, RPJMD 2025–2029 ini mampu memberikan arah pembangunan yang lebih terstruktur, tepat sasaran, dan menjawab kebutuhan serta tantangan masyarakat Konawe secara menyeluruh.

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kejati Sultra Segera Ungkap Tersangka Korupsi Kantor Penghubung di Jakarta 

    Kejati Sultra Segera Ungkap Tersangka Korupsi Kantor Penghubung di Jakarta 

    • calendar_month Sel, 14 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    REGIONINDONESIA.COM- Kejaksaan tinggi sulawesi tenggara di kabarkan dalam waktu dekat ini bakal menetapkan tersangka dalam perkara dugaan korupsi kantor penghubung Pemprov Sultra di jakarta Asisten bidang intelijen kejati sultra (Asintel) Muh Ilham SH,MH saat di konfirmasi via Whatsapps baru baru ini, membenarkan,” waalaikum salam bulan ini rencana. itu kabarnya untuk pastinya minta info ke KasiDik,’” […]

  • Anggota DPRD Konawe Tegaskan SKT di Hutan Produksi Ilegal, Mantan Kades Akui Adanya Tekanan Atasan

    Anggota DPRD Konawe Tegaskan SKT di Hutan Produksi Ilegal, Mantan Kades Akui Adanya Tekanan Atasan

    • calendar_month Sen, 30 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    REGIONINDONESIA.COM – Puluhan warga yang menamakan diri sebagai “Kelompok Routa Menggugat” mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Konawe untuk mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait polemik ribuan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang beredar di kawasan Hutan Produksi Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (30/6/2025). Dipimpin Wakil Ketua I DPRD Konawe, Nuryadin Tombili, RDP tersebut […]

  • Kasus Dana CSR BI-OJK, Kompas Sultra Desak KPK Periksa Bahtra Banong dan Kepala KPw BI Sultra 

    Kasus Dana CSR BI-OJK, Kompas Sultra Desak KPK Periksa Bahtra Banong dan Kepala KPw BI Sultra 

    • calendar_month Sel, 2 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Regionindonesia – Koalisi Aktivis Mahasiswa Pemuda dan Ormas (KOMPAS) Sulawesi Tenggara kembali menegaskan komitmennya dalam mengawal skandal dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang bersumber dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020–2023. Hari ini, KOMPAS Sultra menggelar aksi unjuk rasa di perempatan […]

  • Keadilan yang Terhenti: Kasus 3 Oknum Polisi Polsek Poasia Keroyok Warga Belum Temui Titik Terang

    Keadilan yang Terhenti: Kasus 3 Oknum Polisi Polsek Poasia Keroyok Warga Belum Temui Titik Terang

    • calendar_month Sen, 2 Feb 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    REGIONINDONESIA.COM – Sebanyak tiga oknum polisi di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) melakukan pengeroyokan kepada warga berinisial AC (26). Namun, kasus yang dilaporkan di Polda Sultra sejak Juli 2025 berjalan lambat, ketiga polisi itu belum jadi tersangka. Ketiga oknim polisi itu yakni Panit 1 Intel, Aiptu Darwis Larema serta dua Banit Binmas Aipda Kaharuddin, dan […]

  • Semarak HUT ke-25, Demokrat Konsel Gelar Aksi Donor Darah Bertajuk "Darah Demokrat Untuk Ibu Pertiwi"

    Semarak HUT ke-25, Demokrat Konsel Gelar Aksi Donor Darah Bertajuk “Darah Demokrat Untuk Ibu Pertiwi”

    • calendar_month Rab, 14 Okt 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    REGIONINDONESIA.COM, KONAWE SELATAN – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) menunjukkan kepeduliannya melalui aksi donor darah bertajuk “Darah Demokrat untuk Ibu Pertiwi”. Kegiatan tersebut berlangsung di Sekretariat DPC Partai Demokrat Konsel, Desa Puosu Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, Rabu (14/10/2026). Menggandeng Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Konsel, aksi kemanusiaan ini […]

  • Eks Gubernur Sultra Nur Alam Terancam Pidana Terkait Polemik Yayasan Unsultra

    Eks Gubernur Sultra Nur Alam Terancam Pidana Terkait Polemik Yayasan Unsultra

    • calendar_month Sel, 6 Jan 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    REGIONINDONESIA.COM– Alih-alih ingin menyelamatkan Yayasan Pendidikan Tinggi Sulawesi Tenggara (Unsultra), eks Gubernur Sultra Nur Alam, justru terancam pidana. Hal itu diakibatkan dari penerbitan akta pendirian nomor 48 tertanggal 23 Agustus 2010. Dimana dalam keterangannya, Nur Alam mengungkapkan bahwa polemik Unsultra berpangkal pada ketidakpatuhan terhadap regulasi, yang berisiko melumpuhkan operasional universitas jika tidak segera mengambil langkah […]

expand_less