REGIONINDONESIA.COM – Masyarakat Desa Werea dan Desa Sambalagi, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mengeluhkan aktivitas hauling yang dilakukan oleh PT International Green Industrial Park (PT IGIP), Sabtu (28/2/2026).

Diketahui, kawasan PT IGIP sebelumnya merupakan milik PT Anugrah Tambang Industri (PT ATI) yang kemudian ditransformasi menjadi kawasan industri hijau.

Namun dalam perjalanannya, aktivitas operasional perusahaan disebut-sebut memunculkan sejumlah persoalan di tengah masyarakat.

Salah satu warga Desa Werea Ruslan, mengungkapkan bahwa jalan provinsi menuju Werea yang sebelumnya melintasi jalur perbukitan kini dialihkan sementara. Namun, jalur pengalihan tersebut disebut digabung dengan jalan masyarakat dan jalur hauling milik PT IGIP.

“Jalan provinsi mau ke Werea itu kan dulunya bergunung, itu dibuat dulu sementara pengalihan jalan ke Werea, tapi sudah dicampur dengan jalan masyarakat dan jalur hauling mereka,” ujarnya saat diwawancarai via WhatsApp, pada Sabtu (28/2/2026).

Ia juga mempertanyakan mengapa pihak perusahaan tidak memisahkan jalur hauling dengan jalan yang digunakan masyarakat demi alasan keselamatan.

“Maksudnya kenapa tidak dibagi saja, jalan masyarakat lain dan jalan hauling perusahaan juga lain supaya lebih aman bagi masyarakat,” jelasnya.

Menurutnya, jalan yang saat ini digunakan masyarakat hanya dipinjamkan sementara oleh pihak perusahaan.

Namun, kata dia penggabungan jalur tersebut dinilai berbahaya, terutama karena dilalui kendaraan berat.

“Itu jalur masyarakat yang dipinjamkan sementara oleh pihak perusahaan, cuma maksudku jangan digabung seperti itu. Ini berbahaya ketika jalur itu digabung,” tegasnya.

Selain itu, Warga Desa Sambalagi yang engan disebutkan namanya juga menyoroti pengalihan jalan provinsi yang diduga dilakukan perusahaan. Ia menyebut jarak tempuh menjadi lebih jauh karena harus melintasi kawasan pegunungan dan hutan.

“Masalah pengalihan jalan provinsi itu banyak masyarakat yang tidak setuju. Dari tadinya cuma sekitar lima kilometer bisa dua kali lipat, dan itu melintasi gunung, hutan, dan tidak diketahui bagaimana kondisi di dalam hutan,” ungkapnya.

Tak hanya itu, warga juga Keluhan dampak debu akibat aktivitas hauling, terutama saat cuaca panas. Ia menyebut perusahaan tidak melakukan penyiraman jalan secara rutin.

“Kalau posisi panas itu jalan berdebu dan perusahaan tidak melakukan penyiraman tiap hari di jalan,” katanya.

Dirinya juga mengeluhkan tidak adanya perbaikan jalan. Akibatnya, ketika musim hujan tiba, kondisi jalan menjadi berlumpur dan menyulitkan aktivitas masyarakat.

“Tidak ada perbaikan jalan, akhirnya ketika musim hujan berlumpur,” jelasnya.

Warga juga menilai jalur yang dilalui masyarakat tidak dilengkapi rambu-rambu lalu lintas, sehingga diduga tidak memenuhi standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

“Jalur masyarakat itu tidak memiliki rambu-rambu jalan,” tambahnya.

Ia berharap pemerintah segera mengambil langkah tegas guna mencegah potensi kecelakaan atau korban akibat kondisi jalan tersebut.

“Saya berharap agar pemerintah segera mengatensi ini supaya ada efek jera terhadap perusahaan. Jangan sampai sudah ada korban baru pemerintah mau bergerak,” pungkasnya.

Sementara itu saat dikonfirmasi oleh tim media  Via Whatsapp, Humas PT.IGIP, Kasmin Kalila tidak merespon konfirmasih

Sementara itu, video berdurasi 23 detik yang diterima memperlihatkan kondisi jalan yang berdebu akibat tidak adanya aktivitas penyiraman

Hingga berita ini ditayangkan, pihak media juga masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak terkait lainya.