Breaking News
light_mode
Beranda » Pemerintahan » Kode Wilayah, Jejak Angka dalam Peta Pemerintahan Indonesia

Kode Wilayah, Jejak Angka dalam Peta Pemerintahan Indonesia

  • account_circle Tim Redaksi
  • calendar_month Kam, 26 Jun 2025
  • comment 0 komentar

Ia adalah angka yang mencerminkan wajah Indonesia: terstruktur, luas, dinamis, dan selalu tumbuh.

REGIONINDONESIA.COM – Pernahkah Anda memperhatikan deretan angka seperti 32.73.02.1005 dalam dokumen resmi atau sistem pemerintahan digital? Angka itu bukan sekadar kode biasa. Ia adalah identitas administratif yang membawa kita menyusuri lapisan-lapisan struktur wilayah pemerintahan di Indonesia.

Di balik susunan angka dan titik itu, tersembunyi narasi besar tentang bagaimana negara mengelola tanah airnya, dari ujung desa yang tenang hingga pusat provinsi yang sibuk. Inilah yang disebut Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan.

Menyusun Negara Lewat Angka

Kode wilayah adalah sistem angka yang digunakan oleh pemerintah untuk mengenali dan mengatur setiap daerah di Indonesia. Dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi, semua memiliki kode unik yang menunjukkan “di mana” mereka berada dalam struktur pemerintahan.

Misalnya, kode wilayah 32.73.02.1005 bukan hanya menunjukkan Kelurahan Sekeloa. Kode itu juga menceritakan bahwa Sekeloa adalah bagian dari:

  • Kecamatan Coblong (32.73.02)
  • Kota Bandung (32.73)
  • Provinsi Jawa Barat (32)

Satu kode, satu identitas wilayah. Rangkaian angka ini menjadi semacam “DNA administrasi” yang tidak bisa dipalsukan.

Siapa yang Menyusun?

Pemerintah, melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), secara berkala menyusun dan memperbarui daftar kode wilayah ini. Pembaruannya dituangkan dalam:

  • Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri), dan
  • Kepmendagri (Keputusan Menteri Dalam Negeri)

Revisi ini penting terutama ketika terjadi pemekaran wilayah, perubahan status desa menjadi kelurahan, atau pembentukan provinsi baru.

Hingga kini, regulasi terbaru tertuang dalam:

  • Permendagri No. 58 Tahun 2021
  • Kepmendagri No. 100.1.1-6117 Tahun 2022

Dengan berlakunya aturan ini, beberapa regulasi sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi. Negara selalu memperbarui peta administratifnya agar tetap akurat dan relevan.

Angka yang Berarti Lebih dari Sekadar Statistik

Data terbaru menunjukkan bahwa Indonesia kini memiliki:

📍 38 Provinsi
📍 514 Kabupaten/Kota
📍 7.277 Kecamatan/Distrik
📍 83.763 Desa/Kelurahan
📍 Total: 91.592 kode wilayah

Namun angka-angka ini bukan hanya statistik. Di baliknya ada dinamika sosial, politik, dan geografis yang mencerminkan pertumbuhan dan kompleksitas negeri ini.

Misalnya, penambahan 4 provinsi baru, pembentukan 29 kecamatan hasil pemekaran, serta perpindahan 284 desa/kelurahan ke kecamatan baru, menandai wajah Indonesia yang terus berubah.

Mengapa Ini Penting?

Bayangkan jika tidak ada sistem kode wilayah. Pendataan penduduk akan kacau. Penyaluran bantuan sosial bisa salah sasaran. Pemilu bisa tidak akurat. Bahkan sistem informasi kependudukan dan pelayanan publik digital akan lumpuh.

Kode wilayah menjadi fondasi dari:

  • Pendataan warga secara nasional
  • Sistem administrasi digital
  • Perencanaan pembangunan daerah
  • Pemekaran wilayah yang tertib
  • Pelayanan publik berbasis lokasi

Satu Titik, Banyak Cerita

Jadi, saat Anda menemukan deretan angka dalam formulir resmi atau laman web pemerintah, jangan anggap itu sepele. Karena satu kode wilayah menyimpan jejak geografis, administratif, dan sejarah perubahan suatu daerah.

  • Penulis: Tim Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ratusan Warga Kehilangan Pekerjaan, Pemda Konkep, DPRD, dan Pemerintah Pusat Diminta Cari Solusi

    Ratusan Warga Kehilangan Pekerjaan, Pemda Konkep, DPRD, dan Pemerintah Pusat Diminta Cari Solusi

    • calendar_month Kam, 6 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    REGIONINDONESIA.COM – Kabar penolakan Peninjauan Kembali (PK) PT Gema Kreasi Perdana (GKP) oleh Mahkamah Agung (MA) yang sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Konawe Kepulauan, Sahidin melalui sejumlah media massa, meninggalkan duka mendalam bagi masyarakat Pulau Wawonii. Putusan tersebut membuat aktivitas produksi tambang berhenti total, dan kini ratusan warga yang menggantungkan hidup dari sektor tambang […]

  • Besok, PDIP Gelar Konferda dan Konfercab se-Sultra di Kota Kendari

    Besok, PDIP Gelar Konferda dan Konfercab se-Sultra di Kota Kendari

    • calendar_month Ming, 23 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    REGIONINDONESIA.COM, KENDARI – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menginstruksikan pelaksanaan Konferensi Daerah (Konferda) dan Konferensi Cabang (Konfercab) 17 Kabupaten/Kota secara serentak pada Senin, 24 November 2025. Instruksi tersebut setelah DPD PDIP Sultra menerima Surat dari DPP PDIP yang ditandatangani Ketua Umum, Megawati Soekarno Putri. Kegiatan konsolidasi partai ini akan dipusatkan […]

  • Geledah Kantor BKAD Sultra, Penyidik Sita Dokumen Penting Perkara Dugaan Korupsi BBM Kantor Penghubung

    Geledah Kantor BKAD Sultra, Penyidik Sita Dokumen Penting Perkara Dugaan Korupsi BBM Kantor Penghubung

    • calendar_month Sel, 11 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    REGIONINDONESIA.COM, KENDARI – Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali melakukan langkah tegas dalam upaya mengungkap kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Kantor Badan Penghubung Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra di Jakarta Tahun Anggaran 2023. Tim penyidik Kejati Sultra melakukan penggeledahan intensif di ruangan Bidang Aset pada Kantor Badan […]

  • Rumuskan Arah Kepemimpinan Lima Tahun ke Depan, PDIP Sultra Gelar Konferda dan Konfercab Serentak di Kendari

    Rumuskan Arah Kepemimpinan Lima Tahun ke Depan, PDIP Sultra Gelar Konferda dan Konfercab Serentak di Kendari

    • calendar_month Sen, 24 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    REGIONINDONESIA.COM, KENDARI – Konferensi Daerah (Konferda) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Sulawesi Tenggara (Sultra) dan Konferensi Cabang (Konfercab) 17 kabupaten/kota resmi diselenggarakan serentak di Kendari, Senin (24/11/2025). Agenda besar partai berlambang banteng moncong putih ini menjadi momentum penyusunan kepengurusan baru untuk periode lima tahun ke depan. Kegiatan yang dipusatkan di salah satu hotel di […]

  • Reses di Desa Wonua Morome, Ketua DPRD Konawe Kawal Usulan Pembangunan dari Desa

    Reses di Desa Wonua Morome, Ketua DPRD Konawe Kawal Usulan Pembangunan dari Desa

    • calendar_month Rab, 18 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    REGIONINDONESIA.COM – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe, I Made Asmaya, S.Pd., MM, yang juga merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), melaksanakan Reses III Tahun Anggaran 2025 di Desa Wonua Morome, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu (18/6/2025). Diketahui, reses ini menjadi momen penting bagi wakil rakyat untuk menyerap […]

  • DPRD dan Pemda Kolaborasi Wujudkan Pemerintahan Yang Baik di Konawe

    DPRD dan Pemda Kolaborasi Wujudkan Pemerintahan Yang Baik di Konawe

    • calendar_month Rab, 5 Mar 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    REGIONINDONESIA.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra)menggelar Rapat Paripurna Istimewa Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) yang ke-65, Rabu (5/3/2025). Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya, didampingi Wakil Ketua I, Nuryadin Tombili, Wakil Ketua II Nasrullah Faizal serta Bupati Konawe, Yusran Akbar dan Wakil Bupati Syamsul Ibrahim. […]

expand_less